(Oleh: Jaka Kembara/ Aktivis Swandiri Inisiatif Sintang)
Rantai pertama menjelaskan bagaimana karhutla menghasilkan dampak sosial, kesehatan, ekonomi, dan fiskal. Rantai kedua menjelaskan bagaimana keterbatasan pencegahan dapat menyebabkan karhutla terus berulang. Ketika kedua rantai tersebut berjalan secara bersamaan, terbentuklah sebuah lingkaran risiko karhutla. Dengan demikian, karhutla bukan hanya menghasilkan dampak; dampak karhutla juga dapat memengaruhi kapasitas sistem untuk mencegah kejadian berikutnya. Inilah yang membuat persoalan tersebut menjadi sebuah lingkaran risiko.
Persoalan ini penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak dapat hanya diukur dari kemampuan memadamkan api. Pemadaman merupakan bagian penting dari respons, tetapi tidak menyelesaikan seluruh persoalan apabila sumber risiko tetap ada dan kejadian terus berulang.
Pendekatan yang hanya berorientasi pada respons akan cenderung menempatkan pemerintah dalam posisi reaktif. Pemerintah akan terus bergerak setelah kejadian berlangsung, mengalokasikan sumber daya ketika dampak sudah muncul, dan melakukan pemulihan setelah kerugian terjadi. Sebaliknya, pendekatan berbasis pencegahan berupaya mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran sebelum dampaknya menjadi besar.
Karena itu, titik intervensi yang strategis berada pada bagian awal rantai risiko. Penguatan pencegahan, deteksi dini, pengelolaan lahan, kesiapsiagaan masyarakat, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta koordinasi lintas sektor dapat menjadi instrumen untuk memutus siklus tersebut.
Pencegahan juga perlu dipahami sebagai investasi, bukan sekadar biaya. Anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pencegahan pada saat risiko belum menjadi bencana dapat membantu mengurangi kebutuhan biaya pemadaman, pelayanan kesehatan, bantuan darurat, pemulihan ekonomi, dan rehabilitasi pada masa berikutnya.
Pada akhirnya, karhutla perlu ditempatkan sebagai persoalan pembangunan lintas sektor. Dampaknya menyentuh lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial, transportasi, energi, logistik, tata kelola, dan fiskal. Karena itu, solusi juga harus lintas sektor dan tidak hanya bergantung pada satu institusi. Pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan yang menghubungkan pencegahan, kesiapsiagaan, respons, pemulihan, dan pengurangan risiko sebagai satu kesatuan. Dengan cara tersebut, pemerintah dan masyarakat tidak hanya menjadi lebih siap menghadapi kebakaran, tetapi juga memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengurangi kemungkinan kebakaran terjadi.
Tujuan akhirnya adalah memutus lingkaran risiko: mengurangi karhutla, mengurangi asap dan dampaknya terhadap kesehatan, menjaga produktivitas masyarakat, mempertahankan kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi, mengurangi kebutuhan respons darurat, dan pada akhirnya mengurangi tekanan terhadap anggaran serta sumber daya pemerintah. Dengan demikian, semakin kuat investasi pada pencegahan, semakin besar peluang untuk mengurangi kebutuhan respons darurat di masa depan.
