Kabupaten Sintang kini terus berupaya melakukan pembenahan dalam pengelolaan data melalui integrasi data statistik dan data geospasial pada Portal Satu Data Indonesia. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi publik serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif di daerah.
Senin 28 Agustus 2024, Forstar laksanakan Diskusi Publik “Menentukan Kriteria Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang yang tepat menurut millenial” di Warkop Suka-suka Baning Kota, dengan mengundang kelompok mahasiswa dan organisasi pemuda di Kabupaten Sintang untuk berdiskusi sekaligus mengumpulkan masukan mereka tentang kriteria kepala daerah yang tepat menjelang Pilkada mendatang. Selain mengumpulkan masukan dan aspirasi kelompok muda, diskusi ini juga membahas tiga isu penting mulai dari pengelolaan SDA, Perempuan, dan Kualitas Pelayanan Publik.
Pada tanggal 24 April 2024, di Hotel Alimoer Kubu Raya, digelar kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas staf Pemerintah Daerah Kubu Raya dalam menyusun dokumen prospek investasi berkelanjutan (Sustainable Investment Outlook). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian “Pelatihan Penulisan Laporan Keberlanjutan dan Sustainable Investment Outlook” yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 25 April 2024. Pelatihan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai bidang pada Kelompok Kerja Pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Hijau (Pokja PPPH) Kabupaten Kubu Raya. Narasumber utama kegiatan ini adalah Bapak Pantja Pramudya, Ph. D, dari Universitas Prasetya Mulya, yang hadir secara daring, dan Dr. Derry Wanta dari Universitas Darma Persada, yang hadir secara luring.
Meningkatnya komitmen pemerintah dalam menerapkan pembangunan rendah karbon telah dilakukan dengan berbagai pendekatan dan kebijakan yang perencanaannya terangkum di dalam RPJMN 2020 – 2024. Pendekatan berbasis yurisdiksi misalnya, yang menjadi salah satu narasi dalam dokumen RPJMN tersebut, juga diperkenalkan untuk memastikan produksi komoditas perkebunan telah memenuhi prinsip rendah emisi dan minim eksploitasi sumber daya alam pada tingkat administrasi tertentu.
Indonesia Civil Society Forum (ICSF) merupakan forum tahunan yang membahas dan mendukung isu-isu yang dihadapi masyarakat sipil1 dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, termasuk di tingkat daerah. Melanjutkan kesuksesan empat pertemuan sebelumnya, ICSF pada tahun ini menyelenggarakan pertemuan serupa yang bertepatan dengan momentum Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024. Untuk merespons hasil-hasil Pemilu dan Pilkada, serta berbagai kebijakan pemerintahan baru pada periode 2024–2029, ICSF diharapkan menjadi ruang aman bagi berbagai aktor masyarakat sipil lintas isu, sektor, wilayah, dan generasi untuk melakukan refleksi dan konsolidasi bagi penguatan gerakan masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia.
Pengawas kelurahan dan desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pengawasan data pemilihan untuk memastikan pencoklitan data pemilihan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena Coklit data pemilihan dilakukan untuk memastikan keakuratan data pemilih yang akan digunakan dalam pemilihan Gubenur/Wakil Gubenur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan digelar 27 November 2024 nanti. Dalam proses Coklit, dilakukan verifikasi terhadap data pemilihan yang ada dikelurahan dan desa, termasuk pemilih meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih.
Sintang Collaborative Governance (SGC) merupakan program yang di inisiasikan oleh BAPPEDA dengan dukungan oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dalam rangka mendukung optimalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan agenda dalam membahas Draft Rencana Peraturan Bupati Sintang Tentang Pemerintahan Kolaboratif di Kabupaten Sintang. Dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024, bertempat Aula Kantor Bappeda Kabupaten Sintang.
Tulisan ini sebetulnya hanya lahir dari pemikiran awam tentang bagaimana narasi-narasi politik kita dibangun. Saya sedikit merasa terganggu, mungkin tepatnya semacam perasaan kurang nyaman dengan berbagai tulisan kampanye yang dari masa ke masa belum banyak mengalami perubahan. Yakni, mempolitisir kewajiban menjadi kelebihan.
Misalkan, head to head antara Sutarmidji-Norsan versus Muda Mahendrawan-siapapun wakilnya nanti mungkin bukan kompetisi yang meriah dan riuh rendah karena petahana akan sedikit diatas angin daripada mantan Bupati Kubu Raya itu. Muda boleh punya narasi yang kuat, namun Sutarmidji sampai dengan saat ini adalah politisi yang belum pernah kalah untuk pertarungan pribadinya baik di palagan legislatif maupun eksekutif.
Dampak buruk eskalasi sepak terjang dari kelompok penekan yang menggunakan simbol etnis akan melahirkan prasangka dan sentimen etnis. Kecenderungan melahirkan ketegangan, perselisihan dan konflik kekerasan akan menjadi bagian dari dampak yang tidak terhindarkan atas reaksi kelompok lain.
