SINTANG — Menghadapi meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kabut asap di Kabupaten Sintang, Forum Belajar Stakeholder Kapuas Raya (Forstar) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kabupaten Sintang membangun kolaborasi untuk memperkuat respon kemanusiaan terhadap Karhutla, khususnya di wilayah Kota Sintang.
Kolaborasi tersebut diawali melalui rapat konsolidasi pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun sistem dukungan bagi relawan Unit SAR Muhammadiyah yang sejak 20 Agustus telah melakukan respon Karhutla di wilayah Kota Sintang.
Dalam respon tersebut, Unit SAR Muhammadiyah memfokuskan penanganan pada kebakaran lahan yang berada di sekitar kawasan permukiman. Posisi tersebut dinilai penting karena kebakaran lahan tidak hanya berpotensi meluas, tetapi juga dapat mengancam keselamatan warga serta memperburuk kualitas udara akibat asap.
Kolaborasi Forstar dan MDMC tidak diarahkan semata-mata pada kegiatan pemadaman. Forstar akan memperkuat sistem pendukung bagi relawan, terutama dalam penyediaan sumber daya, logistik, perlengkapan, pendanaan, publikasi dan dokumentasi, serta dukungan administrasi.
Selain mendukung operasi lapangan, kolaborasi ini juga diarahkan pada penanganan dampak Karhutla terhadap masyarakat. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pendirian Rumah Oksigen di Kota Sintang sebagai ruang dukungan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Dukungan kepada masyarakat juga akan dilakukan melalui distribusi masker, vitamin, serta penggalangan bantuan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan. Bantuan tersebut dapat dikembangkan apabila ditemukan masyarakat yang mengalami dampak lebih berat, termasuk apabila terjadi kerusakan atau kebakaran pada rumah warga.
Ketua Unit SAR Muhammadiyah, PAM-PAM, mengatakan bahwa relawan telah bergerak merespons kebakaran, namun kapasitas di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Relawan sudah bergerak sejak 20 Agustus. Tetapi untuk melakukan respon secara maksimal, kami membutuhkan dukungan sistem. Peralatan pemadaman masih terbatas, sehingga kolaborasi menjadi sangat penting agar relawan tidak bekerja sendiri ketika menghadapi situasi Karhutla,” ujar PAM-PAM.
Saat ini Unit SAR Muhammadiyah yang terlibat dalam respon berjumlah sekitar 20 orang. Keterbatasan sarana menjadi salah satu tantangan utama. Tim saat ini hanya memiliki satu unit mesin pemadam, sementara kebutuhan selang dan perlengkapan pendukung lainnya masih belum mencukupi untuk menjangkau sumber air di lokasi kebakaran secara optimal.
Kondisi tersebut berlangsung di tengah situasi Karhutla yang semakin mengkhawatirkan di Sintang. Data yang dikutip UPT KPH Wilayah Sintang Timur dari SIPONGI mencatat sekitar 139,82 hektare area terdampak Karhutla di Kabupaten Sintang hingga pertengahan Agustus 2026. Sejumlah kejadian kebakaran dalam beberapa pekan terakhir juga terjadi pada lahan gambut di wilayah Sintang. (KPH Sintang Timur)
Kabut asap yang ditimbulkan Karhutla bahkan telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Pada 20–24 Agustus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memberlakukan pembelajaran daring bagi sejumlah jenjang pendidikan karena kondisi kabut asap dan kualitas udara yang tidak sehat. (RRI.co.id)
Ketua Harian Forstar, Chariyandika, menegaskan bahwa kolaborasi dibangun karena penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Karhutla bukan persoalan yang bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja. Relawan membutuhkan dukungan agar mereka bisa bekerja lebih efektif di lapangan. Karena itu, Forstar mengambil posisi untuk memperkuat sistem pendukungnya, mulai dari resources, logistik, pendanaan sampai dukungan terhadap masyarakat yang terdampak,” kata Chariyandika.
Menurutnya, keberadaan relawan yang bergerak langsung di lapangan perlu didukung dengan sistem yang memungkinkan respon dilakukan secara cepat, terorganisir dan berkelanjutan.
Kolaborasi Forstar dan MDMC Sintang untuk sementara akan difokuskan pada penguatan respon Karhutla di Kota Sintang. Ke depan, bentuk dukungan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat maupun relawan di lapangan.
Kedua pihak berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam menghadapi bencana Karhutla, sekaligus memastikan masyarakat yang terdampak tidak menghadapi krisis kabut asap seorang diri.
