(Oleh: Gusti Hardiansyah)
Adegan dibuka seperti film politik malam Jumat. Kamera bergerak pelan dari jalanan Jakarta yang mulai padat, lampu merah memantul di kaca helm ojek online, suara klakson seperti orkestra yang belum latihan. Di satu sisi, mahasiswa turun membawa poster, keresahan, dan sedikit amarah yang belum sempat disetrika. Di sisi lain, layar televisi menyala. Di sana pejabat pemerintah menjelaskan, pengamat membantah, presenter menengahi, sementara publik menonton sambil makan mi instan dan bertanya dalam hati: ini negara sedang rapat, debat, atau live streaming keributan keluarga besar?
Itulah Indonesia. Kalau kopi, ia bukan sekadar robusta yang keras, bukan pula arabika yang wangi dan halus. Ia lebih mirip liberika: aromanya liar, rasanya lokal, tetapi kalau diolah dengan benar bisa tampil berkelas global. Demokrasi kita juga begitu. Kadang pahit, kadang asam, kadang bikin mata melek. Tetapi justru di situlah kelasnya diuji. Negara yang sehat bukan negara tanpa kritik, melainkan negara yang tidak alergi ketika dikritik.
Ketegangan mulai naik ketika tuntutan mahasiswa masuk ke ruang publik: pemborosan APBN, harga kebutuhan pokok, BBM, program makan bergizi, koperasi desa, ruang sipil, sampai gaya komunikasi pemerintah yang dianggap terlalu pandai membela diri. Ini bukan daftar belanja bulanan ibu rumah tangga, tetapi daftar luka kecil yang menumpuk menjadi memar politik. Satu kebijakan mungkin bisa dijelaskan. Dua kebijakan bisa diperdebatkan. Tetapi ketika banyak kebijakan datang bersamaan, publik merasa seperti menerima chat panjang dari seseorang yang tidak pernah membalas pertanyaan inti.
Pemerintah tentu punya argumen. Program besar butuh anggaran besar. Makan bergizi disebut investasi generasi. Koperasi desa diklaim sebagai jalan distribusi, penguatan ekonomi rakyat, dan tameng melawan rentenir. BBM dipengaruhi harga dunia. Aparat di jalan disebut mengatur lalu lintas, bukan mencegat aspirasi. Semua terdengar rapi, seperti unggahan Instagram pejabat yang caption-nya penuh kata “kolaborasi, transformasi, dan keberlanjutan,” atau video TikTok yang diedit cepat agar semua tampak beres. Masalahnya, rakyat tidak sedang scroll konten pencitraan. Rakyat sedang membaca struk belanja, tagihan sekolah, harga beras, harga bensin, dan berita dugaan penyimpangan.
Di sinilah tabayun kebijakan menjadi penting. Tabayun bukan sekadar klarifikasi yang dibungkus konferensi pers. Tabayun adalah keberanian membuka proses, data, aktor, anggaran, risiko, dan kesalahan. Dalam bahasa sederhana: jangan hanya bilang dapurnya bersih, izinkan publik melihat bagaimana nasi dimasak. Sebab dalam program besar, niat baik saja tidak cukup. Niat baik tanpa tata kelola bisa berubah menjadi prasmanan elite, sementara rakyat hanya kebagian aroma.
Mahasiswa membaca situasi ini dengan bahasa generasi mereka. Mereka tidak selalu membawa teori tebal, tetapi mereka membawa radar sosial. Mereka tahu kapan kebijakan terasa janggal. Mereka paham ketika ruang sipil terasa menyempit. Mereka mengerti ketika kritik dijawab bukan dengan data, tetapi dengan label. Dalam dunia game, ini seperti pemain yang protes karena sistemnya lag, lalu admin menjawab: “Koneksi Anda yang bermasalah.” Padahal servernya memang sedang panas.
Klimaksnya terjadi ketika istilah reformasi jilid dua muncul. Kata itu berat. Ia bukan kata untuk main-main. Reformasi menyimpan sejarah, luka, keberanian, dan trauma. Maka ketika generasi baru menyebutnya lagi, kita tidak boleh buru-buru menuduh mereka ingin gaduh. Bisa jadi mereka hanya sedang berkata: “Tolong, jangan geser pagar demokrasi terlalu jauh.” Anak muda tidak selalu ingin merobohkan rumah. Kadang mereka hanya ingin mengingatkan bahwa pondasinya mulai retak.
Pemerintah pun tidak boleh diposisikan sebagai musuh. Negara memang harus bekerja, membangun, mengatur, dan mengambil keputusan. Tidak semua kritik berarti sabotase. Tidak semua demo berarti makar. Tetapi pemerintah juga perlu tahu, pembelaan berlebihan bisa terdengar seperti orang yang ketahuan salah kirim chat, lalu menjelaskan terlalu panjang sampai makin mencurigakan. Dalam politik, penjelasan itu penting. Tetapi pengakuan lebih menyembuhkan.
Insight strategis utamanya sederhana: krisis kebijakan hari ini bukan semata krisis program, melainkan krisis kepercayaan. Program makan bergizi bisa baik. Koperasi desa bisa berguna. Penghematan APBN bisa penting. Penertiban sumber daya alam bisa strategis. Tetapi semua itu akan kehilangan daya moral jika publik melihat celah konflik kepentingan, nepotisme, mark up, aparat terlalu dekat dengan proyek, atau komunikasi yang lebih sibuk menyerang pengkritik daripada memperbaiki lubang. Kepercayaan publik itu seperti sinyal ponsel di daerah terpencil. Sekali hilang, semua aplikasi hebat menjadi tidak berguna.
Di lapis yang lebih dalam, ini soal ipoleksosbudhankamnas tanpa perlu menyebutnya seperti judul modul Lemhannas. Politik butuh legitimasi. Ekonomi butuh keadilan. Sosial butuh rasa percaya. Budaya butuh etika malu. Pertahanan dan keamanan butuh batas yang jelas antara menjaga negara dan memasuki ruang sipil. Nasionalisme tidak cukup dengan slogan dan bendera. Nasionalisme juga berarti memastikan uang publik tidak bocor, aparat tidak semena-mena, dan generasi muda tidak merasa masa depannya digadaikan dengan bahasa teknokrasi yang mengilap.
Refleksi moralnya begini: kekuasaan yang kuat tidak takut mengakui kesalahan. Justru kekuasaan yang rapuh biasanya terlalu sibuk mencari pembenaran. Pemimpin yang matang tidak kehilangan wibawa ketika berkata, “Kami evaluasi, kami koreksi, kami buka datanya.” Sebaliknya, wibawa tumbuh ketika rakyat melihat negara tidak hanya bisa memerintah, tetapi juga bisa mendengar. Dalam rumah tangga saja, hubungan bisa rusak bukan karena piring pecah, tetapi karena tidak ada yang mau bilang maaf.
Resolusi film ini belum selesai. Mahasiswa masih mungkin turun lagi. Pemerintah masih mungkin menjelaskan lagi. Pengamat masih akan berdebat lagi. Televisi masih akan menyalakan lampu studio. Tetapi pertanyaan besarnya tetap sama: apakah tabayun akan menjadi jalan menuju perbaikan, atau sekadar kosmetik komunikasi?
Pada akhirnya, mahasiswa di jalan bukan musuh pembangunan. Mereka adalah alarm. Memang bunyinya kadang mengganggu, tetapi alarm tidak diciptakan untuk menyenangkan telinga. Ia diciptakan agar orang bangun sebelum rumah terbakar.
Dan kalau negara masih memilih menekan tombol snooze, jangan salahkan pagi jika datang bersama asap.
#GuruBesar Universitas Tanjungpura
