(Oleh: IQL)
Ada satu kebiasaan buruk yang saya warisi dari membaca terlalu banyak buku sejarah ekonomi: setiap kali pemerintah menyebut soal ekonomi kerakyatan, atau dalam konteks yang lebih spesifik adalah koperasi, saya jadi curiga pada yang menyebutkannya. Biasa gagasan yang hendak digunakan melekat sebuah nama besar dibelakangnya, dan nama besar tersebut hendak dipakai sebagai jubah, bukan sebagai cetak biru. Koperasi Desa Merah Putih (KDPM) adalah contoh paling segar dari kebiasaan itu.
Negara saat ini sedang menggodok sebuah program mega besar yang berjalan begitu cepat, dengan anggaran yang besar pula, yaitu KDMP. Bahkan ini menjadi sebuah kebanggaan presiden : 25 ribu koperasi dalam setahun, “koperasi bukan diatas kertas, tapi fisik, ada gerai-gerai, pengering dan sebagainya, coba buka dalam sejarah dunia, ada nggak bisa dibangun dan diselesaikan dalam 1 tahun”, ujar presiden dalam sebuah sambutan, lantas berangkat dari pernyataan tersebut, apakah koperasi yang bukan “diatas kertas” ini betul-betul kebutuhan untuk memenuhi panggilan “ekonomi kerakyatan” atau sekedar agenda-agenda penguasa dalam memenuhi hajat kekuasaan?
Bung Hatta membayangkan koperasi sebagai sekolah demokrasi ekonomi: dimulai dari kebutuhan riil anggota, dikelola bersama, tumbuh pelan tapi berakar. Logika “dari bawah” itulah yang membuat koperasi berbeda dari korporasi negara-anggotanya bukan sekadar penerima manfaat, melainkan pemilik yang juga menanggung risiko. KDMP membalik logika itu: pemerintah pusat yang menentukan akan ada koperasi di 80.000 desa, pemerintah pusat yang merekrut manajernya lewat seleksi nasional, pemerintah pusat yang menyusun kurikulum pelatihannya. Anggota desa kebagian peran menonton. Ini bukan koperasi yang tumbuh dari akar rumput. Ini korporasi negara yang kebetulan memakai kata “koperasi” di KOP suratnya, lalu meminjam nama Hatta supaya kedengarannya berakar pada tradisi, padahal yang sedang terjadi adalah sentralisasi penuh.
Niat baik yang berjalan tanpa peta
Saya percaya niat di balik KDMP cukup tulus: menggerakkan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, menyalurkan modal sampai ke pelosok. Soal niat saya tidak akan berdebat. Yang saya ragukan adalah apakah ada yang sempat duduk dan menghitung sebelum tombol “luncurkan” ditekan. Sejumlah ekonom dan pelaku koperasi sendiri mempertanyakan hal yang sama: pemerintah menyiapkan puluhan ribu sumber daya manusia lebih dulu, sebelum menjelaskan secara rinci model bisnis macam apa yang akan dijalankan koperasi-koperasi ini. Dari mana pasokan barangnya, bagaimana jaringan distribusinya, bagaimana cara koperasi bersaing dengan pelaku usaha yang sudah lebih dulu eksis di pasar, pertanyaan-pertanyaan dasar yang biasanya dijawab dalam dokumen kelayakan bisnis sebelum perekrutan, di KDMP justru menyusul setelahnya.
Ini seperti membangun rumah dengan memesan 30.000 tukang dulu, baru kemudian memikirkan mau dibangun di tanah siapa dan rumahnya berbentuk apa. Semangatnya boleh dipuji. Urutannya yang bikin saya menahan napas.
Tiga puluh ribu manajer, satu pelatihan yang tidak tahu mau jadi apa
Bagian ini yang menurut saya paling layak dipertanyakan secara teknis, bukan ideologis. Pemerintah merekrut 30.000 manajer koperasi dari lebih 600.000 pelamar rasio yang membuat proses seleksi harus berlari kencang dalam waktu sempit. Setelah lolos, mereka menjalani pelatihan sekitar dua bulan. Isinya: kedisiplinan, bela negara, wawasan kebangsaan, ditambah pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan, baru kemudian “kemampuan manajerial.
Bandingkan ini dengan bagaimana ritel-ritel besar mencetak manajer toko. Program management trainee di jaringan ritel modern biasanya menghabiskan enam bulan sampai dua tahun, isinya rotasi lintas departemen, simulasi pengelolaan stok dan arus kas, studi kasus kerugian operasional, sampai magang langsung di lapangan dengan mentor yang sudah teruji. Fokusnya satu: bagaimana membuat unit usaha kecil itu untung dan bertahan. Tidak ada porsi waktu untuk modul kebangsaan, karena yang sedang dicetak adalah pengelola bisnis, bukan kader.
Pertanyaannya sederhana: kalau ritel swasta saja butuh waktu setengah tahun untuk mencetak satu manajer toko yang kompeten, apa yang membuat negara percaya diri bisa mencetak 30.000 manajer koperasi dalam dua bulan, dengan kurikulum yang separuhnya tidak menyentuh urusan manajerial sama sekali? Ini bukan soal meragukan kapasitas individu pesertanya. Ini soal desain program yang sepertinya lebih percaya pada formasi dan kedisiplinan ketimbang pada kompetensi mengelola arus kas dan rantai pasok. Belum lagi program kedisiplinan dan formasi yang secara jelas telah melahirkan korban-korban jiwa dalam proses pelatihannya? Apakah Negara tidak sadar bahwa urgensi pembentukan manajerial bukan dibangun melalui yel-yel atau baris berbaris, akan tetapi kemampuan manajemen, semangat anti-korupsi, memahami bahwa koperasi adalah untuk membangun semangat ekonomi kerakyatan bukan membentuk pasukan perang cadangan.
Anggaran yang berjalan lebih cepat dari kepastian
Setiap unit koperasi yang dibentuk membawa konsekuensi anggaran: gaji manajer berstatus pegawai BUMN, biaya pelatihan untuk puluhan ribu peserta, infrastruktur di puluhan ribu desa, dan operasional yang harus berjalan sebelum ada kepastian model bisnisnya akan menghasilkan pendapatan atau tidak. Dalam dunia usaha yang sehat, urutannya terbalik: kalkulasi kelayakan dulu, baru pengeluaran besar menyusul. Di KDMP, pengeluaran besar-rekrutmen nasional, pelatihan masif, kontrak BUMN-sudah berjalan duluan, sementara pertanyaan paling dasar soal dari mana koperasi ini akan mendapat pemasukan masih dijawab dengan optimisme, bukan dengan proyeksi.
Ini bukan pemborosan dalam arti korupsi. ini pemborosan dalam arti yang lebih sunyi dan lebih sulit dipidanakan: uang negara dikeluarkan untuk sebuah eksperimen besar, tanpa peta jalan yang jelas tentang kapan eksperimen itu akan mulai membayar dirinya sendiri.
Manajemen risiko yang tidak pernah diundang ke rapat
Kalau saya membuka buku teks manajemen risiko paling dasar sekalipun, prinsipnya selalu sama: identifikasi risiko sebelum eksekusi, bukan sesudah. KDMP tampak menjalankan urutan terbalik-eksekusi besar-besaran (rekrutmen nasional, pembentukan puluhan ribu unit usaha) berjalan duluan, sementara kalkulasi risiko bisnisnya-daya saing, rantai pasok, proyeksi pendapatan, skenario kegagalan-belum pernah dipresentasikan secara terbuka ke publik. Bukan karena tidak ada yang sanggup menghitungnya. Tapi karena urutan kerja program ini sepertinya memang tidak menyediakan ruang untuk kalkulasi itu terjadi lebih dulu.
Kalau prinsip manajemen risiko yang paling sederhana saja diterapkan membandingkan potensi kerugian dengan potensi keuntungan sebelum modal dikeluarkan-saya curiga proyeksi untuk KDMP, dalam bentuknya yang sekarang, akan jauh dari kata menguntungkan. Bukan karena desanya tidak punya potensi ekonomi. Tapi karena potensi itu sedang coba dipanen dengan alat yang terburu-buru dibuat.
Jadi, kenapa saya menolak?
Saya tidak menolak koperasi. Saya tidak menolak gagasan ekonomi desa yang mandiri. Saya bahkan tidak menolak niat baik yang saya percaya ada di balik program ini. Yang saya tolak adalah jarak antara nama yang dipinjam dan praktik yang dijalankan: koperasi yang disentralisasi penuh dari Jakarta, bisnis yang dibangun tanpa masterplan yang matang, manajer yang dicetak kilat dengan kurikulum yang setengahnya bukan ilmu manajemen, anggaran yang berjalan lebih cepat dari kepastian usahanya, dan kalkulasi risiko yang sepertinya tidak pernah benar-benar dilakukan sebelum semuanya berjalan.
Bung Hatta menitipkan koperasi sebagai cara rakyat belajar berdaulat atas ekonominya sendiri, pelan-pelan, dari bawah. KDMP, dalam bentuknya sekarang, terasa seperti kebalikan dari pelajaran itu: cepat, dari atas, dan saya khawatir lebih banyak menghasilkan laporan seremonial ketimbang neraca yang sehat.
