(Oleh: jaka kembara: Aktivis Swandiri Inisiatif Sintang)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat perlu dipahami sebagai persoalan yang memiliki efek berantai. Kebakaran tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Dampaknya dapat terus bergerak dari lingkungan menuju kesehatan, ekonomi rumah tangga, transportasi, kebutuhan energi, pelayanan publik, hingga kapasitas pemerintah dalam mengelola bencana. Dengan demikian, karhutla bukan hanya persoalan “api dan pemadaman”, tetapi merupakan persoalan krisis multidimensi yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara bersamaan.
Karhutla merupakan persoalan yang dampaknya tidak berhenti pada terjadinya kebakaran di suatu wilayah. Kebakaran hutan dan lahan merupakan titik awal dari rangkaian persoalan yang kemudian merambat ke berbagai sektor, mulai dari lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi rumah tangga, transportasi, distribusi barang, kebutuhan energi dan logistik, hingga kapasitas fiskal pemerintah. Oleh karena itu, karhutla perlu dilihat sebagai suatu sistem persoalan yang saling berhubungan, bukan sebagai kejadian tunggal yang cukup ditangani melalui pemadaman api.
Ketika karhutla terjadi, proses pembakaran menghasilkan asap dan berbagai polutan udara, termasuk partikulat halus PM2.5. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat menghadapi lingkungan yang semakin tidak sehat dan tidak aman untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Jarak pandang dapat menurun, aktivitas masyarakat terganggu, dan kelompok rentan membutuhkan perlindungan yang lebih besar. Penurunan kualitas udara selanjutnya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, iritasi mata, batuk, sesak, serta memperburuk kondisi kesehatan tertentu. Dampak tersebut kemudian meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Puskesmas, klinik, rumah sakit, tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, serta layanan rujukan dapat menghadapi peningkatan beban pelayanan.
Dengan demikian, dampak karhutla terhadap kesehatan tidak hanya berarti meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Terdapat pula biaya tidak langsung berupa waktu yang hilang, biaya perjalanan menuju fasilitas kesehatan, kebutuhan pendampingan anggota keluarga, serta berkurangnya kemampuan masyarakat untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan, produktivitas juga dapat menurun. Pekerja mungkin harus mengurangi jam kerja atau tidak dapat bekerja sama sekali. Petani, pedagang, buruh, pengemudi, pekerja informal, maupun pelaku usaha kecil dapat kehilangan pendapatan karena aktivitas ekonomi tidak berjalan normal.
Pada tingkat rumah tangga, kondisi tersebut dapat menciptakan tekanan ekonomi karena pendapatan menurun pada saat kebutuhan pengeluaran justru meningkat. Dalam kondisi demikian, karhutla menciptakan hubungan yang saling memperkuat antara persoalan kesehatan dan ekonomi. Gangguan kesehatan menyebabkan kehilangan waktu dan produktivitas, sementara kehilangan pendapatan dapat meningkatkan kerentanan rumah tangga dalam menghadapi dampak berikutnya. Rumah tangga dengan kemampuan ekonomi terbatas akan memiliki ruang yang lebih kecil untuk menanggung biaya kesehatan, transportasi, kebutuhan perlindungan, dan kebutuhan hidup lainnya.
Pada saat yang sama, asap yang tebal dapat mengganggu transportasi dan mobilitas masyarakat. Penurunan jarak pandang dapat meningkatkan risiko perjalanan dan menghambat pergerakan manusia maupun barang. Gangguan tersebut kemudian berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan, distribusi pangan, aktivitas sekolah, pelayanan publik, kegiatan produksi, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Gangguan transportasi juga dapat memengaruhi rantai pasok. Barang yang biasanya dapat didistribusikan dengan lancar mungkin mengalami keterlambatan. Kebutuhan terhadap logistik tertentu bahkan dapat meningkat ketika terjadi kondisi darurat. Masyarakat dan pemerintah dapat membutuhkan tambahan masker, obat-obatan, bahan pangan, air bersih, peralatan pemadaman, perlengkapan kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya.
Dalam situasi tersebut, kebutuhan terhadap BBM dan logistik dapat meningkat, sementara jalur distribusinya justru mengalami gangguan. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya transportasi dan distribusi serta memberikan tekanan tambahan terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Pada akhirnya, seluruh rangkaian dampak tersebut meningkatkan beban masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menanggung biaya kesehatan, kehilangan pendapatan, gangguan aktivitas, biaya transportasi, serta berbagai kebutuhan tambahan. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya untuk pemadaman, pelayanan kesehatan, bantuan masyarakat, distribusi logistik, pengendalian dampak lingkungan, pemulihan, serta berbagai bentuk respons lainnya.
