(Oleh: Mira Lubis, dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Tanjungpura)
Beberapa minggu terakhir ini, musim kemarau terasa semakin nyata di Kota Pontianak dan kota-kota lain di Kalimantan. Udara berasap, kasus gangguan pernapasan meningkat, sekolah dan kampus memberlakukan pembelajaran daring, sementara Sungai Kapuas yang menjadi sumber utama air baku Kota Pontianak mulai dihadapkan pada masalah berkurangnya debit air dan meningkatnya kadar garam (Pemkot Pontianak, 2026a, 2026b).
Pada akhir Agustus 2026, Pemerintah Kota Pontianak menyebut kadar garam di Sungai Kapuas sudah mencapai lebih dari 5.000 miligram per liter. Padahal selama ini, sungai inilah yang menjadi tumpuan sumber air baku kota yang utama. Waduk Penepat di Kubu Raya mulai diandalkan sebagai sumber cadangan. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk menghemat dan menampung air bila memungkinkan (Pemkot Pontianak, 2026c, 2026d).
Kabut asap yang saat ini sedang terjadi kembali mengingatkan kita bahwa kemarau di Kalimantan bukan hanya berarti “tidak ada hujan”, tetapi lebih dari itu: air sungai menyusut, air bersih berkurang, gambut mengering, kebakaran lahan meningkat, udara memburuk, dan kesemuanya secara sekaligus mengganggu kehidupan kota. Kondisi udara bahkan memburuk pada hari-hari terakhir ini. Pada Sabtu, 29 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB: ISPU Pontianak mencapai 477, masuk kategori berbahaya (RRI, 2026).
Ketika berbicara tentang ketahanan kota-kota Kalimantan, kita lebih sering membicarakan banjir. Padahal ada sisi lain yang tak kalah penting: apa yang terjadi ketika air justru terlalu sedikit?
Ada hal menarik jika kita melihat kembali kehidupan masyarakat tepian sungai di Kalimantan. Mereka hidup dengan air sungai yang tidak pernah benar-benar stabil. Ada musim air tinggi, ada musim air surut. Ada saat rawa dan danau meluas, ada saat menyusut. Ada anak sungai yang mudah dilalui perahu pada musim tertentu, tetapi menjadi sangat dangkal pada musim lainnya. Di berbagai tempat di Kalimantan, masyarakat sejak lama menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan ini, yang terlihat dari pengaturan kegiatan perikanan, mobilitas, maupun pengelolaan sungai.
Di sini terlihat bahwa masyarakat lama tidak membangun kehidupan di atas asumsi bahwa air akan selalu berada pada kondisi yang sama. Mereka justru membangun fleksibilitas. Ketika air berubah, cara hidup juga berubah. Di Danau Sentarum, musim kemarau bahkan merupakan periode penting bagi kalender ekonomi masyarakat. Masyarakat setempat mengenal musim penghujan sebagai musim madu, sedangkan musim kemarau sebagai musim ikan, karena pada musim kemarau ikan terkonsentrasi pada sisa-sisa genangan/ceruk air (Rimang, 2018).
Di Kalimantan Tengah dan Selatan dikenal sistem ‘beje’, yaitu cekungan atau kolam yang lebih dalam daripada sekitarnya. Ketika musim hujan, air dan ikan masuk. Ketika musim kemarau, air dan ikan masih tersisa di dalam beje-beje ini. Di Barito Selatan, praktik ini bahkan diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai warisan leluhur untuk ketahanan pangan di musim kemarau (FAO, 2023). Praktik serupa juga terdapat pada rawa gambut di sekitar Sungai Kahayan (Siburian et al, 2025).
Logikanya sangat sederhana: ketika air berlebih, jangan dibuang semuanya, simpan sebagian untuk musim kering. Di banyak kampung-kampung tepi sungai, kebiasaan menampung air hujan dalam tempayan dan drum, masih ada sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di tepi air sekalipun, tidak mengandalkan satu sumber air saja. Dalam hal transportasi, mereka juga mampu beradaptasi. Ketika air dalam, perahu yang besar bisa digunakan. Ketika air dangkal, perahu kecil digunakan, rute berubah, bahkan dikombinasi dengan moda transportasi darat. Ini merupakan pola hidup masyarakat yang mengikuti perubahan musim dan kondisi hidrologi, bukan memaksakan satu sistem untuk semua keadaan.
Rumah-rumah terapung (lanting) juga sebenarnya bukan hanya mengajarkan adaptasi terhadap banjir, namun bagaimana beradapatasi terhadap dua kondisi sekaligus: air tinggi pada musim hujan dan air surut pada musim kemarau. Adaptasi terjadi baik melalui perubahan perilaku penghuni maupun melalui posisi, orientasi, akses, dan fungsi elemen bangunannya. Kajian terhadap komunitas lanting di Melawi dan Sintang menunjukkan bahwa lanting tidak cukup dipahami sebagai bentuk bangunan terapung semata. Ia merupakan bagian dari cara hidup yang terbentuk melalui hubungan sehari-hari antara manusia, sungai, ruang, mata pencaharian, dan perubahan lingkungan. Fleksibilitas lanting karena itu bukan hanya soal kemampuan bangunan mengikuti muka air, tetapi juga kemampuan penghuninya menyesuaikan kehidupan dengan kondisi sungai yang terus berubah (Putro dan Zain, 2021; Lubis, 2021)
Dengan kata lain, masyarakat sungai tradisional tidak berusaha membuat alam selalu stabil, mereka membuat kehidupan yang cukup lentur untuk menghadapi alam yang berubah.
Di sinilah muncul paradoks. Kota-kota modern menginginkan semuanya stabil. PDAM membutuhkan muka air dan kualitas air tertentu, pelabuhan membutuhkan elevasi tertentu, masyarakat juga berharap air mengalir 24 jam, tak perduli musim apapun. Selama kondisi alam mendukung, sistem ini memang efisien. Tetapi ketika alam tidak stabil, sulit mengharapkan sistem perkotaan yang tetap stabil. Selain berkurangnya intake air bersih, surutnya sungai dapat mengganggu kelancaran distribusi BBM, pangan dan kebutuhan sehari-hari. Pada area gambut, kekurangan air membuat tanah semakin kering dan praktik membakar ladang bisa meningkatkan risiko karhutla.
Jadi sebenarnya persoalan kelangkaan air bersih, sungai surut, karhutla, dan kabut asap, saling berhubungan, dan tidak bisa ditangani sebagai masalah yang berdiri sendiri.
Pelajaran penting dari masyarakat lama sangat sederhana, yaitu ‘simpan air ketika air tersedia’. Kota-kota kita selama ini sangat pandai membuang air. Sistem jaringan drainase hirarkis (selokan ( parit ( kanal ( sungai kecil ( sungai besar), didesain untuk mengalirkan air dengan cepat. Prinsip ini hanya baik untuk musim hujan. Tetapi di musim kemarau, prinsip ini malah membuat kota tidak punya simpanan/cadangan air. Kota-kota perlu mengubah prinsip menjadi: simpan air sebanyak mungkin, baru buang kelebihannya. Penyimpanan air bisa dilakukan di banyak skala, jangan langsung berpikir harus bangun waduk besar. Pada skala rumah, tabunglah air dengan tangki air hujan. Di sekolah, kampus, kantor pemerintah, buat bak penampungan yang lebih besar. Di kompleks perumahan, buat kolam retensi/embung. Baru pada skala kota, buat waduk jika memungkinkan. Belajar dari prinsip ‘beje’: sedikit air disimpan di banyak tempat. Dalam konteks modern menjadi sistem penyimpanan air yang tersebar di berbagai skala kota.
Pelajaran kedua: jangan bergantung pada satu sumber air. Sumber air kota perlu lebih beragam. Sungai tetap penting, tapi lengkapi dengan waduk, embung, air hujan, serta penggunaan kembali air untuk kebutuhan sekunder. Tidak semua air membutuhkan kualitas yang sama. Masyarakat tepian air di Pontianak sebenarnya sudah menerapkan multi-source water system. Penelitian di Banjar Serasan menunjukkan kombinasi antara penampungan air hujan, pemanfaatan air sungai, PDAM, pembelian air, hingga sumur sebagai strategi pemenuhan kebutuhan air (Vanesa et al, 2021).
Pelajaran lain yang sangat penting: rawa bukan tanah kosong. Kita sering mengatakan rawa sebagai ‘lahan terlantar’ atau ‘lahan non-produktif’. Setelah dikeringkan, ditimbun, dan dibangun, baru dikatakan produktif. Padahal lahan rawa adalah ‘lahan produktif penyimpanan air’. Kota yang selalu menimbun rawa, mempersempit parit dan anak sungai, sebenarnya sedang menghilangkan cadangan air untuk musim kemarau. Sudah saatnya tata ruang kota-kota Kalimantan memperlakukan rawa sebagai bagian dari infrastruktur kota, bukan hanya dibicarakan sebagai isu perlindungan lingkungan.
Kemarau sebenarnya tidak datang dengan tiba-tiba. Saat gejala tertentu mulai muncul, di saat itulah langkah-langkah antisipasi perlu mulai berjalan. Sebenarnya ini sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Pemerintah telah mengingatkan bahwa kemarau panjang dapat menurunkan debit Kapuas dan meningkatkan intrusi air laut, meminta warga menghemat air, serta menyiapkan intake Penepat. Ke depannya ini perlu menjadi prosedur rutin kota menghadapi musim kering, bukan sekedar tindakan darurat.
Belajar dari masyarakat tradisional bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu. Kita tak perlu mengganti tangki fiber dengan tempayan atau kembali tinggal di rumah terapung. Yang perlu kita ambil adalah cara berpikirnya. Masyarakat tradisional memiliki banyak cadangan dan pilihan untuk berubah mengikuti musim. Berbagai studi di Pontianak, Sungai Melawi, Danau Sentarum, Kahayan dan Barito menunjukkan bentuk-bentuk adaptasi sangat beragam (Vanesa el al, 2021; Putro dan Zain, 2021; Rimang, 2018; Siburian et al, 2025; FAO, 2023, Lubis, 2021).
Dalam bahasa perencanaan kota, ini disebut flexibility dan redundancy. Tapi masyarakat sungai di Kalimantan telah mempraktikkannya jauh sebelum kita mengenai teori ini. Sebelum sungai benar-benar surut, harus sudah dicek bagaimana agar air bersih tetap tersedia, bagaimana alternatif rute barang dan BBM agar tetap bisa masuk, bagaimana agar fasilitas kesehatan dan sekolah tetap memiliki cadangan air, bagaimana meningkatkan pemantauan kebakaran lahan, dan sebagainya. Masyarakat juga diberi informasi sederhana: kondisi air kita bagaimana, cadangan tersedia berapa lama, dan apa yang perlu dilakukan.
Jadi, perencanaan kota saat ini adalah bagaimana merencanakan kota-kota sungai Kalimantan yang tetap berfungsi ketika sungainya tidak stabil. Tidak hanya tangguh terhadap banjir, tapi bagaimana kota juga tangguh di saat sungai surut.
Daftar Rujukan:
ANTARA. (2026, August 25). Kasus ISPA di Pontianak meningkat 10 persen saat kabut asap. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5710544/kasus-ispa-di-pontianak-meningkat-10-persen-saat-kabut-asap
Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023, August 10). Endorsing sustainable beje harvest in Barito Selatan. FAO Indonesia. https://www.fao.org/indonesia/news/detail/Endorsing-sustainable-beje-harvest-in-Barito-Selatan/en
Lubis, M. S. (2021). Riverine people of Borneo: Everyday political ecology of “lanting” community in Sintang, West Kalimantan. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 17(4). https://doi.org/10.17576/geo-2021-1704-10
Pemerintah Kota Pontianak. (2026a, August 10). Udara tidak sehat, sekolah di Pontianak diberlakukan pembelajaran daring. Pemerintah Kota Pontianak.
Pemerintah Kota Pontianak. (2026b, August 23). Kualitas udara belum membaik, Pemkot Pontianak kembali berlakukan pembelajaran daring. Pemerintah Kota Pontianak.
Pemerintah Kota Pontianak. (2026c, August 27). Optimalisasi Waduk Penepat tingkatkan kualitas air bersih. Pemerintah Kota Pontianak.
Pemerintah Kota Pontianak. (2026d). Antisipasi kemarau panjang, Edi imbau warga hemat air. Pemerintah Kota Pontianak.
Pemerintah Kota Pontianak. (2026e, August 24). Kualitas udara tidak sehat, Wali Kota ajak warga Pontianak gunakan masker. Pemerintah Kota Pontianak.
- Putro, J. D., & Zain, Z. (2021). Active and passive adaptation of floating houses (Rumah Lanting) to the tides of the Melawi River in West Kalimantan, Indonesia. Geographica Pannonica, 25(2), 72–84. https://doi.org/10.5937/gp25-30422
Rimang, S. (2018, October 19). Nelayan dan ikan-ikan di Jantung Borneo. WWF Indonesia. https://www.wwf.id/id/blog/nelayan-dan-ikan-ikan-di-jantung-borneo
Siburian, R., Hidayat, H., & Tondo, F. H. (2025). Management practice of the tributaries (saka) of Kahayan River based on traditional knowledge by the community in Central Kalimantan, Indonesia. Asia Pacific Viewpoint, 66(3), 289–298. https://doi.org/10.1111/apv.12448
Vanesa, M. R., Mulki, G. Z., & Fitriani, M. I. (2021). Adaptasi masyarakat menghadapi kerentanan air bersih akibat kemarau berkepanjangan pada kawasan tepian air (Studi kasus: Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur). JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang, 8(1). https://doi.org/10.26418/jelas
t.v8i1.45252
