(Oleh: M. Hermayani Putera)
Demokrasi kita terlalu lama disandera oleh hitung-hitungan elektabilitas, popularitas, dan ongkos politik. Partai sibuk mencari calon yang berpeluang menang, bukan selalu yang paling layak memimpin. Rakyat akhirnya hanya disodori nama-nama yang sudah diputuskan elite, lalu diminta memilih seolah-olah itulah satu-satunya pilihan yang tersedia.
Sudah saatnya keadaan ini dibalik. Rakyat harus berani mendesak partai politik agar mengusung calon yang kredibel, berintegritas, dan punya rekam jejak memperjuangkan kepentingan publik dan republik. Jangan biarkan pencalonan pemimpin terus menjadi urusan tertutup para elite, apalagi menjadi jalan bagi dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan.
Polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka, termasuk gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pendidikan, membuka ruang untuk membicarakan kembali standar moral dan integritas dalam politik. Dalil dalam perkara hukum tentu harus diuji melalui proses yang semestinya. Namun, persoalan yang lebih besar tidak boleh luput: mengapa politik kita begitu mudah terpukau oleh popularitas, sementara kredibilitas dan integritas calon sering tersisih?
Kita membutuhkan keberanian untuk menolak anggapan bahwa nama besar, hubungan keluarga, dan elektabilitas tinggi dengan sendirinya membuat seseorang layak memimpin. Jabatan publik bukan warisan keluarga. Kekuasaan bukan hadiah bagi mereka yang punya akses istimewa. Kepemimpinan harus dibangun melalui kerja nyata, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai pemiik kedaulatan.
Jangan tunggu partai berubah dengan sendirinya. Tekan mereka! Partai politik harus membuka mekanisme penjaringan calon kepada publik, menjelaskan dasar pencalonan, serta memberi ruang bagi figur yang terbukti memperjuangkan hak-hak dasar warga. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, keadilan sosial, dan lingkungan hidup yang sehat seharusnya menjadi bagian dari ukuran kelayakan seorang calon, bukan sekadar bahan pidato kampanye.
Gerakan rakyat juga perlu menyasar akar persoalan lain: politik berbiaya tinggi. Selama pencalonan ditentukan oleh transaksi dan kemampuan menggelontorkan dana besar, calon yang punya kapasitas dan rekam jejak bisa tersingkir oleh mereka yang memiliki modal serta akses kepada elite. Politik uang kemudian menjadikan warga sebagai sasaran pembelian suara, sementara kepentingan publik tersisih oleh kepentingan para penyandang dana.
Rakyat tidak perlu dibeli suaranya untuk memilih calon yang tidak kredibel, cacat moral, atau tidak punya rekam jejak memadai dalam mengurus hajat hidup orang banyak. Suara rakyat terlalu berharga untuk ditukar dengan uang sesaat, apalagi jika akibatnya harus ditanggung selama bertahun-tahun melalui kebijakan yang buruk dan pelayanan publik yang diabaikan.
Di sinilah pentingnya membangun gerakan untuk mempromosikan figur alternatif. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas profesi, gerakan mahasiswa, dan warga di berbagai daerah bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh yang rekam jejaknya dapat diperiksa. Mereka perlu diberi panggung, didiskusikan gagasannya, dan didorong masuk ke proses pencalonan. Dukungan publik yang terorganisasi dapat menjadi kekuatan tawar terhadap partai yang selama ini terlalu bergantung pada survei elektabilitas dan kalkulasi elite.
Gerakan ini tidak boleh berhenti pada penolakan terhadap satu tokoh atau satu dinasti politik. Jika hanya mengganti orang tanpa mengubah cara pencalonan, praktik yang sama akan terus berulang. Yang perlu dibangun adalah budaya politik yang menempatkan integritas, kapasitas, dan rekam jejak sebagai dasar kepercayaan publik.
Rakyat harus mulai bertanya kepada partai: siapa calon yang kalian usung, apa yang sudah ia kerjakan untuk kepentingan publik, dan bagaimana ia mempertanggungjawabkan kekuasaannya kelak? Jangan biarkan pertanyaan semacam ini hanya muncul ketika kampanye berlangsung. Tuntutan harus disampaikan sejak partai mulai menyusun daftar calon.
Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat hanya diberi hak memilih, tetapi tidak punya suara dalam menentukan siapa yang layak dicalonkan. Saatnya rakyat mengambil kembali ruang politiknya, menuntut partai bertanggung jawab, dan memperjuangkan pemimpin yang pantas dipercaya. Jangan sekadar memilih siapa yang disodorkan. Desak agar yang dicalonkan memang layak memimpin.
Pontianak, 26 September 2026
