(Oleh: M. Hermayani Putera*)
Uang yang diselipkan dalam amplop bergentayangan setiap kali pemilu digelar, baik untuk memilih anggota legislatif, DPD, kepala daerah, maupun presiden. Uang itu bisa habis dalam semalam. Kekuasaan yang lahir dari transaksi tersebut dapat menentukan nasib kita bertahun-tahun.
Jangan sampai kebutuhan sesaat membuat hak politik ditukar murah, lalu rakyat sendiri yang membayar mahal melalui buruknya pemerintahan, layanan publik yang tak kunjung membaik, kualitas lingkungan yang terus menurun, ruang hidup yang menyempit, serta kebijakan yang lebih sibuk melayani kepentingan pemilik modal daripada warga.
Politik uang bukan sekadar soal siapa memberi dan siapa menerima. Praktik ini mengubah hubungan warga dengan kekuasaan menjadi transaksi. Pemilih diperlakukan sebagai suara yang bisa dibeli, sementara calon memperoleh ruang untuk memandang dukungan rakyat sebagai investasi politik. Ketika suara diperlakukan sebagai komoditas, kepentingan warga mudah bergeser menjadi bagian dari perhitungan balik modal setelah kekuasaan diraih.
Maka pendidikan kewargaan perlu menjadi pekerjaan bersama. Warga perlu mengenali rekam jejak calon, memahami kepentingan yang menyertai pencalonannya, memeriksa janji politik, lalu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Pilihan politik tidak berhenti di bilik suara. Dampaknya terasa dalam pemenuhan hak dasar, mutu sekolah, layanan kesehatan, kesempatan kerja, kondisi lingkungan, penggunaan anggaran negara, hingga ruang hidup warga.
Pendidikan kewargaan tidak cukup menjadi urusan sekolah dan kampus. Percakapan tentang politik perlu tumbuh dalam keseharian warga: di rumah, lingkungan tempat tinggal, kampung, pasar, warung kopi, komunitas, organisasi mahasiswa, tempat kerja, hingga ruang-ruang pemerintahan dan dunia usaha. Politik perlu dibicarakan sebagai bagian dari kehidupan bersama, bukan sekadar urusan menjelang pemilu.
Apa yang bisa dilakukan? Saya mengusulkan lima langkah sederhana.
Pertama, bicara. Mulai bangun percakapan tentang politik di rumah dan lingkungan terdekat. Jangan biarkan pemilu hanya menjadi obrolan soal siapa yang menang.
Kedua, periksa. Telusuri rekam jejak, program, pengalaman, dan integritas calon. Bedakan fakta dengan pernyataan tak bisa dibuktikan dan rumor.
Ketiga, dorong. Sampaikan kepada partai politik figur yang layak dicalonkan. Tuntut proses penjaringan yang terbuka dan pertimbangan yang tidak semata-mata berdasarkan elektabilitas.
Keempat, tolak politik uang. Jangan jual suara. Jika menemukan dugaan pelanggaran, dokumentasikan dengan aman dan gunakan kanal pelaporan resmi.
Kelima, kawal. Setelah pemilu, jangan berhenti. Pantau janji, kebijakan, anggaran, dan keputusan pejabat terpilih. Gunakan ruang publik untuk mengingatkan ketika kekuasaan mulai menjauh dari kepentingan warga.
Langkahnya sederhana, tetapi harus dilakukan terus-menerus. Mulai dari rumah, meluas ke kampung, sekolah, kampus, komunitas, tempat kerja, hingga jejaring warga yang lebih luas.
Jangan menunggu politik berubah. Warga harus bergerak agar politik dipaksa berubah.
Republik terlalu berharga untuk diserahkan kepada mereka yang mampu membeli suara.
Suara boleh diberikan kepada siapa pun, tapi jangan pernah dijual.
Pontianak, 26 September 2026
*Penggiat sosial lingkungan, aktif di Gerakan Pembaharu (GAHARU) Pontianak
