Satu pertanyaan mendasar jika konsep-konsep “pembangunan berkelanjutan” yang telah dihasilkan, dan kemudian dikenalkan atau ditawarkan kepada masyarakat sudah mengakomodir serta kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat hari ini. Tidak jarang kita mendengar, konsep tersebut menjadi intervensi tersendiri karena dianggap akan cocok dengan masyarakat sasaran. 

Hutan dengan segala bentuk dan fungsinya dapat memberikan manfaat sekaligus menimbulkan masalah atau konflik, bahkan sekecil apapun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di areal hutan akan menjadi sebuah pelanggaran dalam batasan-batasan status kawasan yang diputuskan diperuntukkan untuk fungsi tertentu.  Pelanggaran bisa memicu konflik baik antara masyarakat dengan lingkungan sosialnya,  maupun konflik masyarakat dengan pemegang otoritas.   ketidaktahuan masyarakat pada status pada kawasan hutan dapat menjadi salah satu penyebab, atau keinginan mereka untuk memperoleh tanah penghidupan yang layak dengan kegiatan merambah hutan. Namun bagi masyarakat sekitar hutan yang memegang nilai-nilai keseimbangan antara ekonomi, ekologi dan sosial, hutan merupakan aset penting bagi penghidupan mereka hari ini maupun untuk generasi mereka mendatang.

Merujuk pada fakta tersebut, akhirnya para pihak yang berkepentingan dengan urusan pembangunan dan pengelolaan hutan kemudian menjawab permasalahan tersebut dengan menelurkan narasi dan konsep “Pembangunan Berkelanjutan” sebagai bagian dari solusi konflik yang menjawab tantangan kebutuhan akan pembangunan yang harus terus berjalan tetapi tetap pula memperhatikan kehidupan, ekosistem  dan daya dukung lingkungan pendukung disekitarnya. Perubahan penting dalam kebijakan kehutanan dan pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam yang kompleks  menghasilkan persepsi dari kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Jika kita mengacu kepada definisi yang diberikan dalam “Caring for the Earth” maka, “pembangunan berkelanjutan” adalah “ memperbaiki kualitas kehidupan manusia sambil hidup dalam kapasitas ekosistem pendukung” sehingga pada telaahnya terdapat tujuan yang jelas dalam definisi tersebut, yaitu secara eksplisit meningkatkan kesejahteraan umat manusia dengan melihat aspek-aspek ekonomi, biologis maupun psikososial.

Beranjak dari konsep diatas tersebut kemudian banyak dihasilkan konsep-konsep pengelolaan hutan lestari dalam narasi besar “Pembangunan Berkelanjutan”.

Berbagai pihak, baik dari kalangan Pemerintah, ilmuwan, NGO, praktisi dan pemerhati lingkungan maupun kehutanan membangun perspektif tentang strategi dan capaian idealnya. Namun praktek di lapangan belum banyak memperlihatkan hasil yang nyata bahkan di era kebebasan ini kerusakan hutan telah meningkat dengan tajam. Bahkan menurut E. F Bruenig (1996) dalam conservation management of tropical forest: an integrated approach to sustainability , jangankan untuk mencapai target, bahkan untuk dapat menerapkan konsep konvensional pengelolaan hutan secara lestari yang telah ditetapkan saja merupakan sebuah harapan yang mustahil untuk dicapai. Atas dasar ini juga Bruenig (1996) menyarankan agar yang dibuat adalah suatu rangkaian target-target dan bukan hanya satu titik tujuan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari untuk mengoreksi konsep pengelolaan hutan yang dihasilkan oleh para pihak tersebut. Hal ini, menurutnya lebih realistis mengingat untuk menerapkan prinsip pengelolaan hutan secara lestari, yang berlaku pada saat ini untuk seluruh hutan di dunia memerlukan proses yang tidak akan pernah dicapai secara sempurna dan lengkap. di kemukakan pula bahwa konsep kelestarian  harus secara konsisten dilakukan penyesuaian terhadap keadaan biofisik alam, ekonomi, sosial serta perubahan yang terjadi dalam konsep ilmu pengetahuan dan keadaan lingkungan, tanpa keluar dari prinsip-prinsip pelestarian yang bersifat universal dengan menyesuaikan dengan keadaan kontekstual kondisi psikososial masyarakat sekitar hutan.

Pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat di suatu negara, Pembangunan berkelanjutan tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan generasi berikutnya. Awal mulanya pembangunan berkelanjutan merupakan keadilan sosial dan pembangunan kembali, dengan mementingkan perawatan lingkungan hidup untuk masyarakat desa dan masyarakat kota, dan mementingkan strategi pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup. Pemerintahan yang baik akan menerima pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan utamanya, mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan undang-undangnya, keterbukaan, pertanggungjawaban, dan partisipasi. Dunia usaha dan masyarakat mengambil peran utama karena pemerintahan sendiri tidak dapat sepenuhnya merencanakan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan secara sukses. supaya berhasil dan bertahan lama, pelestarian keanekaragaman hayati harus menjadi bagian yang sangat penting dari pembangunan ekonomi dan sosial. Memang tidak mudah  menerapkan cita-cita tersebut, tapi semua pihak yang berkepentingan harus konsisten melakukan upaya terus menerus untuk mencapai cita cita ini karena kita sekarang ini terus berlari secara simultan dengan tingkat kerusakan yang sama-sama terjadi

Penulis : Jaka Kembara