(Oleh: M. Hermayani Putera
Dalam beberapa tahun terakhir, humor di Indonesia tak lagi bisa diperlakukan sebagai hiburan ringan. Stand-up comedy bergerak melampaui kelucuan sehari-hari, menjelma ruang kritik kebijakan, tafsir hukum, dan pembacaan atas cara kekuasaan bekerja. Di atas panggung komedi, publik justru menemukan sesuatu yang kerap hilang di ruang resmi: kejujuran.
Pertunjukan Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono menandai pergeseran penting itu. Dipentaskan di Indonesia Arena, Jakarta, pada Agustus 2025, disaksikan sekitar 10.000 orang, lalu tayang di Netflix, Mens Rea menolak berhenti sebagai tontonan semata. Ia menjadi pernyataan bahwa humor dapat bekerja sebagai kritik yang gamblang tanpa kehilangan daya tarik pasar.
Penutupan tur Mens Rea berlangsung di tengah situasi yang jauh dari santai. Agustus 2025 diwarnai demonstrasi besar dan kerusuhan di Jakarta serta sejumlah daerah. Pandji mengakui sempat muncul kecemasan soal keamanan pertunjukan di tengah ketegangan politik. Namun panggung tetap berdiri, penonton tetap datang, dan tawa tetap pecah—menunjukkan bahwa humor kerap menemukan ruangnya justru ketika ruang publik menyempit.
Mens Rea bukan fenomena tunggal. Di sekitarnya, sketsa televisi, podcast satir, dan film yang digerakkan para komika tumbuh subur. Dari komedi ringan hingga satir sosial yang getir, banyak di antaranya justru laku keras. Humor pun bergeser dari hiburan kelas dua menjadi medium yang berupaya membaca zaman secara jujur.
Pertanyaannya sederhana, tetapi tak nyaman: apakah suburnya industri humor menandakan demokrasi yang sehat? Atau justru sebaliknya—humor tumbuh karena realitas kekuasaan kian sulit diterima tanpa ditertawakan?
Maraknya humor merekam kebatinan publik yang lelah oleh ketegangan hukum dan politik. Saat kritik di ruang resmi terasa berisiko, humor menjadi jalan memutar—lebih lentur, relatif aman, dan kerap lebih jujur. Tawa pun beralih fungsi: dari hiburan menjadi mekanisme bertahan menjaga kewarasan.
Masalahnya, tidak semua kekuasaan siap ditertawakan. Di tengah keberlakuan KUHP dan KUHAP baru, ruang satir justru berhadapan dengan pasal-pasal lentur yang mudah ditarik ke mana saja. Kritik dapat berubah menjadi perkara, dan humor tiba-tiba dibaca sebagai ancaman. Ketika hukum memberi ruang bagi tafsir yang berlebihan, tawa pun kehilangan rasa amannya.
Emha Ainun Nadjib berkali-kali mengingatkan bahwa humor adalah cara rakyat menjaga jarak kritis dari kekuasaan. Bagi Cak Nun, tertawa bukan pembangkangan murahan, melainkan ikhtiar agar akal sehat tidak sepenuhnya ditelan sistem. Humor menjadi ruang aman untuk berkata jujur tanpa harus berteriak.
Di titik inilah komika menemukan posisinya. Mereka bukan sekadar pelawak, melainkan pembaca keganjilan sosial. Kontradiksi, kejanggalan, dan absurditas kekuasaan dikumpulkan, lalu diolah menjadi cerita yang memancing tawa—dan persetujuan diam-diam. Ketika Pandji membedah istilah hukum dan moral publik dalam Mens Rea, ia sedang melakukan kritik. Bedanya, kritik itu disampaikan sambil tersenyum.
Dalam demokrasi yang matang, satir adalah vitamin. Ia menyehatkan perdebatan publik. Negara yang percaya diri tidak takut ditertawakan; yang mudah tersinggung biasanya justru kekuasaan.
Goenawan Mohamad pernah menulis bahwa kritik—termasuk yang hadir lewat sastra, humor, dan ironi—adalah tanda masyarakat masih berpikir. Ketika kritik dibungkam, yang mati bukan sekadar kebebasan berbicara, melainkan daya hidup publik. Demokrasi tanpa kritik hanya menyisakan prosedur, bukan makna.
Indonesia hari ini berada di wilayah abu-abu itu. Di satu sisi, ruang ekspresi tampak luas dan industri kreatif tumbuh. Di sisi lain, bayang-bayang pasal dan tafsir hukum yang lentur terus menghantui. Dalam relasi kuasa yang timpang, delik aduan dan pasal karet berpotensi menjadi alat pendisiplinan: kritik dianggap penghinaan, satir dibaca sebagai permusuhan, komedi dituduh tidak tahu tempat.
Ironisnya, yang sering kali lebih lucu dari materi komika adalah praktik kekuasaan itu sendiri—kebijakan yang berubah arah, pernyataan pejabat yang saling bertabrakan, serta hukum yang lentur ke atas dan kaku ke bawah. Semua itu sudah seperti sketsa komedi, hanya saja tanpa kesadaran bahwa ia sedang ditertawakan.
Tayangnya Mens Rea di Netflix menyimpan pesan lain. Platform global tampak lebih siap menerima satir tanpa banyak sensor, sementara di dalam negeri kebebasan berekspresi masih harus bernegosiasi dengan batas-batas tak tertulis. Ini bukan soal luar negeri lebih unggul, melainkan soal kesiapan kita sendiri menerima kritik.
Negara perlu menegaskan satu hal mendasar: kritik—termasuk yang dibungkus humor—bukan ancaman. Aparat penegak hukum semestinya menjaga jarak dari rasa tersinggung kekuasaan. Publik pun dituntut dewasa, mampu membedakan kritik struktural dari serangan personal, satir dari kebencian.
Industri humor memang dapat tumbuh seiring demokrasi, tetapi tidak otomatis. Tanpa kedewasaan kolektif, humor hanya akan hidup di ruang-ruang alternatif, sementara ruang publik resmi tetap tegang, kaku, dan miskin tawa.
Cara sebuah negara memperlakukan para komikanya kerap menjadi cermin bagaimana ia memperlakukan warganya. Apakah suara kritis dirawat? Apakah tawa diakui sebagai bagian dari percakapan publik? Atau justru dicurigai sebagai ancaman?
Jika kekuasaan terasa lebih lucu daripada materi komika, persoalannya bukan pada humornya, melainkan pada demokrasi yang gagal menertawakan diri sendiri. Sebab ketika realitas terlalu absurd untuk ditangisi, menertawakannya bersama-sama mungkin adalah bentuk kewarasan terakhir yang kita miliki.
