(Oleh : Mei Purwowidodo.)
Sebuah pertanyaan “nakal” patut diajukan: bisakah hasil Muprov VII Kadin Kalbar benar-benar mengakhiri sengkarut internal yang sudah menahun? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan.
Dinamika konflik dan fragmentasi di tubuh Kadin Kalbar telah terlalu lama dibiarkan, seolah menjadi “status quo” yang diterima, padahal dampaknya nyata: melemahkan daya tawar dunia usaha Kalbar di hadapan pemerintah dan pusat.
Momentum Muprov VII sejatinya adalah ujian politik organisasi.
Ujian apakah para elite Kadin benar-benar menempatkan kepentingan dunia usaha di atas ego, gengsi, dan kepentingan kelompok.
Keberadaan lebih dari satu Kadin bukan hanya persoalan administratif, tetapi cermin kegagalan kepemimpinan kolektif untuk bersatu. Ini juga menempatkan pemerintah daerah pada posisi serba salah: bermitra dengan siapa, melegitimasi yang mana, dan mendengar aspirasi dunia usaha dari kanal yang mana.
Kadin adalah induk organisasi dunia usaha. Jika induknya saja terbelah, maka anak-anaknya bergerak tanpa kompas.Dunia usaha berjalan sendiri-sendiri, kehilangan arah strategis, dan akhirnya kalah bersaing dengan daerah lain yang organisasinya solid dan kepemimpinannya tegas.
Dalam situasi ini, konflik internal Kadin bukan lagi urusan “rumah tangga organisasi”, melainkan telah menjadi persoalan publik karena langsung mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Kalbar.
Karena itu, hasil Muprov VII harus dibaca sebagai mandat politik untuk konsolidasi, bukan sekadar seremoni aklamasi.Ini adalah titik kritis untuk menyudahi dan mengakhiri politik pecah-belah di tubuh Kadin. Jika tidak, Muprov VII hanya akan menjadi episode baru dari konflik lama yang dikemas lebih rapi.
Dunia usaha Kalbar membutuhkan satu induk yang legitimate, kuat, dan diakui semua pihak.Dengan satu kepemimpinan, visi dunia usaha bisa disatukan, energi tidak habis untuk konflik internal, dan sinergi dengan pemerintah bisa berjalan efektif.Pemerintah pun akan lebih mudah menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kebutuhan dunia usaha berdasarkan potensi ekonomi Kalbar.
Semoga Muprov VII benar-benar menjadi titik balik, bukan sekadar titik koma. Kalbar masih punya potensi besar dari sumber daya alamnya dan posisi strategisnya dalam peta ekonomi Indonesia.
Tapi potensi itu tidak akan pernah optimal jika elit dunia usahanya terus terjebak dalam konflik internal yang tak kunjung selesai.
Momentum ini menuntut keberanian politik, bukan sekadar retorika persatuan.
Kadin Kalbar hasil Muprov VII,harus bisa mempersatukannya.
