(Oleh : Mei Purwowidodo.)
Jika Pileg 2029 adalah sebuah panggung orkestra, maka Musda Golkar Kalbar sejatinya adalah momentum menentukan siapa konduktor (dirigen) yang akan memimpin keseluruhan permainan. Sebab sehebat apa pun para pemain alat musiknya, tanpa konduktor yang mampu menyatukan tempo dan rasa, harmoni sulit tercapai.
Di Partai Golkar, figur konduktor bukanlah persoalan kekurangan stok kader. Justru sebaliknya, pilihan yang tersedia cukup banyak. Di sinilah letak tantangannya. Banyaknya figur potensial membuat proses penentuan menjadi tidak sederhana, karena masing-masing memiliki rekam jejak, basis dukungan, serta perspektif kepemimpinan yang berbeda.
Orkestra politik Golkar terdiri dari berbagai unsur: DPP sebagai puncak pimpinan tentu memiliki kepentingan strategis terhadap daerah; DPD Provinsi harus menjaga keseimbangan irama antara pusat dan kabupaten/kota; sementara DPD kab/kota terdepan, berhadapan langsung dengan konstituen dan tidak ingin kehilangan kepercayaan publik.
Dalam situasi seperti ini, garis koordinasi yang terasa “saling memaksa” kadang tidak terhindarkan.
Keterlambatan Musda bisa saja dipersepsikan sebagai adanya resistensi akibat tarik-menarik kepentingan. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang lebih jernih,
itu juga bisa dimaknai sebagai proses kehati-hatian untuk tetap menjaga harmoni internal.
Sebagai partai kader, Golkar memang memiliki mekanisme organisasi yang mengatur kewenangan dan batasannya. Keputusan yang terkesan “otoritatif” tetap harus tunduk pada aturan main organisasi.
Di sinilah kedewasaan berpolitik diuji—bagaimana kepentingan strategis bisa diselaraskan tanpa merusak soliditas.
Pilihan menentukan konduktor memang tidak mudah.
Namun kesalahan langkah dalam menentukan figur pemimpin dapat berdampak pada turunnya elektabilitas di mata konstituen. Karena itu, Musda bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk memastikan bahwa seluruh instrumen partai bergerak dalam satu simfoni yang utuh, terarah, dan harmonis menuju 2029.
Otokritik ini menjadi penting agar setiap proses tidak sekadar selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan kepemimpinan yang legitimate, akomodatif, dan mampu menjaga marwah partai di semua tingkatan.
SALAM GOLKAR JAYA…!
