(Oleh : Mei Purwowidodo)
Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menyimpan kegelisahan yang mendalam: masihkah asosiasi dibutuhkan dalam dunia jasa konstruksi, atau justru perlahan sedang ditinggalkan oleh sistem yang dibangun sendiri oleh negara?
Sejak awal peradaban, konstruksi hadir sebagai kebutuhan dasar manusia. Ia bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan fondasi pembangunan. Dalam konteks negara modern, sektor jasa konstruksi menjadi garda terdepan pembangunan infrastruktur—menyerap anggaran negara, baik APBN maupun APBD, sekaligus mendistribusikannya hingga ke lapisan paling bawah: para tukang, pekerja lapangan, dan pelaku usaha kecil di daerah.
Namun, ironi mulai terasa ketika produk akhirnya tetap sama—jalan, jembatan, gedung—tetapi regulasi yang mengaturnya terus berubah.
Sejak lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi beserta berbagai aturan turunannya, arah kebijakan semakin menekankan pada standardisasi, sertifikasi, dan tata kelola yang lebih ketat. Tujuannya jelas: mendorong profesionalisme dan akuntabilitas.
Sayangnya, di lapangan, perubahan regulasi yang cepat tidak selalu diikuti oleh kesiapan pelaku usaha. Alih-alih memperkuat, yang terjadi justru sering kali melemahkan. Banyak pelaku jasa konstruksi, terutama skala kecil dan menengah, kesulitan beradaptasi. Mereka tersingkir bukan karena tidak mampu bekerja, tetapi karena tidak mampu mengejar perubahan administratif dan persyaratan yang kian kompleks.
Di titik inilah asosiasi seharusnya memainkan peran strategis. Organisasi seperti GAPENSI sejak lama menjadi wadah pembinaan, advokasi, sekaligus penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah. Asosiasi bukan hanya simbol, tetapi ruang kolektif tempat pelaku usaha belajar, bertahan, dan berkembang.
Namun realitas hari ini menunjukkan gejala berbeda. Banyak asosiasi mulai kehilangan daya hidup. Fungsi-fungsi strategisnya tergerus, terutama sejak sebagian kewenangan beralih ke lembaga yang lebih terpusat seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
Peran pembinaan yang dulu melekat kini tidak lagi dominan. Akibatnya, asosiasi kehilangan relevansi praktis di mata anggotanya.
Pertanyaannya menjadi lebih tajam: apakah ini sekadar konsekuensi perubahan sistem, atau ada desain kebijakan yang secara tidak langsung meminggirkan asosiasi?
Jika dibiarkan, dampaknya tidak sederhana. Ketika asosiasi melemah, pelaku usaha kehilangan ruang kolektif untuk bernegosiasi dan menyuarakan kepentingannya.
Relasi dengan pemerintah menjadi individual dan timpang. Yang kuat akan bertahan, yang kecil perlahan hilang. Dalam jangka panjang, struktur pasar menjadi tidak sehat.
Lebih jauh lagi, muncul risiko yang jarang dibicarakan: ketidakseimbangan antara jumlah paket pekerjaan dan jumlah pelaku usaha.
Jika pelaku terus berkurang sementara kebutuhan pembangunan tetap tinggi, siapa yang akan menyerap dan mengeksekusi anggaran negara? Sebaliknya, jika pelaku terlalu banyak tanpa distribusi pekerjaan yang adil, kompetisi akan berubah menjadi destruktif.
Kita sedang berada di titik kritis. Dunia jasa konstruksi berpotensi berjalan tanpa arah yang jelas—tanpa penyeimbang, tanpa pembinaan, dan tanpa kontrol sosial yang memadai.
Dalam situasi seperti ini, benturan antar pelaku bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan.
Karena itu, solusi bukanlah menghapus asosiasi, melainkan mereposisinya.
Asosiasi harus bertransformasi dari sekadar entitas administratif menjadi pusat penguatan kapasitas: meningkatkan kompetensi anggota, mendorong adopsi teknologi, membuka akses pembiayaan, dan menjadi sumber data lapangan yang kredibel. Di sisi lain, pemerintah perlu melihat asosiasi bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan.
Regulasi yang baik bukan hanya yang ketat, tetapi yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa itu, profesionalisme yang diharapkan justru berubah menjadi eksklusivitas yang mematikan.
Pada akhirnya, masa depan jasa konstruksi tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi oleh sehat tidaknya ekosistem yang menopangnya. Pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi adalah tiga pilar yang tidak bisa berdiri sendiri.
Jika satu melemah, yang lain akan goyah.
Dan jika asosiasi benar-benar dibiarkan kolaps, kita bukan hanya kehilangan organisasi—kita kehilangan salah satu penyangga penting dalam menjaga arah pembangunan itu sendiri.
