(Oleh M. Hermayani Putera*)
Ada saat ketika seorang pengkritik kekuasaan memilih masuk ke dalam kekuasaan. Yang berubah bukan hanya tempat duduk. Jarak dengan pusat keputusan ikut berubah. Bersamaan dengan itu, berubah pula cara publik membaca setiap kata dan sikapnya.
Rocky Gerung sedang berada di titik itu. Pada 2 Oktober 2026, ia dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Tulisan Denny JA berjudul “Mengapa Banyak Civil Society Merasa Dikhianati oleh Rocky Gerung? Tentang Hak Seorang Intelektual Publik Memilih Posisi” menarik karena tidak buru-buru menempatkan Rocky sebagai pengkhianat. Denny membaca persoalan ini sebagai perubahan dalam kepercayaan, independensi, dan hubungan yang selama ini terbentuk antara seorang intelektual publik dan masyarakat yang mendengarkan suaranya.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada pilihan Rocky untuk masuk ke dalam kekuasaan. Pertanyaan yang lebih penting justru muncul setelahnya: apa yang terjadi pada suara kritis ketika sumber kekuasaan yang dahulu dikritiknya kini menjadi ruang tempat ia bekerja?
Pertanyaan tersebut layak diperluas. Bukan terutama soal apakah Rocky boleh masuk Istana. Tentu saja boleh. Seorang intelektual tidak kehilangan hak memilih jalan hanya karena pernah dikenal sebagai pengkritik pemerintah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: ketika kritik masuk ke dalam kekuasaan, siapa yang tetap menjaga agar kekuasaan bisa dikritik?
Di situlah peran masyarakat menjadi penting. Kekuasaan membutuhkan ekosistem kritik yang tetap hidup dan bekerja dari luar.
Perubahan tak bergantung pada orang dalam
Perubahan kebijakan tidak pernah lahir dari satu orang. Sebuah keputusan bergerak melalui banyak tangan: Presiden, menteri, birokrasi, parlemen, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan warga. Begitu pula anggaran. Ia dirumuskan, dibahas, dialokasikan, dibelanjakan, lalu dampaknya dirasakan masyarakat.
Maka, masuknya seorang tokoh ke ruang kekuasaan tidak dengan sendirinya menjadikan perubahan sebagai pekerjaan orang tersebut.
Seorang penasihat di dalam Istana mungkin dapat menyampaikan sesuatu yang tidak mudah disampaikan oleh orang dari luar. Namun, peran itu tidak menggantikan kerja masyarakat sipil, media, akademisi, parlemen, dan warga dalam mengawasi kekuasaan.
Justru sebaliknya. Semakin banyak suara kritis masuk ke ruang kekuasaan, semakin penting suara kritis tetap hidup di luar ruang tersebut.
Perubahan yang sehat membutuhkan ekosistem. Sebagian bekerja dari dalam pemerintahan, sebagian lain menyumbangkan pengetahuan dari kampus, mengorganisasi warga, mengawasi anggaran, membuka informasi melalui media, atau mendokumentasikan dampak kebijakan. Masing-masing punya ruang sekaligus keterbatasan.
Karena itu, masuknya Rocky ke Wantimpres tidak semestinya membuat masyarakat mengendurkan kritik. Tidak pula perlu membuat seluruh harapan ditumpukan kepadanya. Jika ia dapat membawa perspektif kritis ke dalam ruang pengambilan keputusan, itu bagian dari kontribusinya. Selebihnya tetap bergantung pada bagaimana sistem bekerja dan bagaimana masyarakat mengawasinya.
Kritik dan uang publik
Kontrol publik menjadi semakin penting ketika menyangkut sumber daya negara.
APBN bukan uang milik penguasa. Ia merupakan instrumen untuk mengelola sumber daya publik. APBN 2026, misalnya, menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun. Pada saat yang sama, pembiayaan utang ditetapkan Rp832,2 triliun.
Angka sebesar itu menunjukkan bahwa keputusan pemerintah menyangkut sumber daya yang sangat besar. Maka pertanyaan publik bukan gangguan terhadap pemerintahan. Justru, pertanyaan merupakan bagian dari mandat kewargaan.
Uangnya dari mana? Untuk siapa? Bagaimana dibelanjakan? Siapa yang memperoleh manfaat? Siapa yang menanggung dampaknya? Apakah hasilnya sepadan dengan sumber daya yang telah dipercayakan?
Pertanyaan tentang utang juga berada dalam ruang yang sama. Utang dapat menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi tetap perlu dilihat dari penggunaannya, manfaatnya, biaya pembiayaannya, serta kewajiban yang harus dikelola negara pada tahun-tahun berikutnya.
Kritik terhadap anggaran tidak perlu dibaca sebagai sikap anti-pemerintah. Kritik justru membantu memastikan keputusan yang diambil atas nama rakyat tetap dapat diperiksa oleh rakyat.
Tekanan publik bukan perlawanan
Tekanan publik sering dipahami secara negatif, seolah-olah setiap kritik merupakan upaya melemahkan pemerintah. Padahal, tekanan publik yang sehat dapat membantu pemerintah menjaga kualitas keputusan.
Pemerintah membutuhkan dukungan publik. Namun, dukungan yang sehat bukan tepuk tangan tanpa pertanyaan. Masyarakat juga tidak membutuhkan pemerintah yang selalu benar. Yang lebih penting adalah pemerintahan yang terbuka terhadap koreksi tanpa menganggapnya sebagai ancaman terhadap kewibawaan.
Media, kampus, organisasi masyarakat sipil, komunitas warga, kelompok profesi, dan ruang digital membentuk semacam jaringan sensor sosial. Pemerintah dapat membaca situasi melalui data makro, sementara warga menghadirkan pengalaman sehari-hari yang tidak selalu terlihat dalam tabel dan statistik.
Satu kelompok mungkin luput melihat sebuah masalah, sementara kelompok lain menemukannya. Ketika berbagai kanal bekerja dan saling terhubung, kebijakan memiliki peluang lebih besar untuk dikoreksi sebelum kekeliruan menjadi terlalu mahal.
Tekanan publik, dengan demikian, bukan selalu tanda bahwa demokrasi sedang terganggu. Dalam banyak hal, justru itulah cara demokrasi memastikan kekuasaan tetap mendengar.
Tak perlu menjaga Rocky
Karena itu, kita tidak perlu terlalu sibuk menjaga Rocky agar tetap menjadi Rocky yang dulu. Ia berhak berubah. Ia berhak masuk ke dalam kekuasaan. Ia juga berhak membuktikan bahwa kedekatan dengan pusat keputusan tidak mengubah keberanian intelektualnya.
Publik pun berhak menunggu bukti. Tidak dengan kebencian. Tidak pula dengan pemujaan. Cukup dengan perhatian.
Jika suatu kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip yang selama ini diperjuangkannya, tidak ada alasan untuk tidak mendukungnya. Namun, jika kebijakan tersebut bertentangan, publik berhak melihat apakah Rocky tetap menggunakan ukuran yang sama.
Independensi mudah terlihat ketika seseorang mengkritik kekuasaan yang tidak disukainya. Ukuran sesungguhnya muncul ketika kekuasaan yang dekat dengannya melakukan sesuatu yang layak dikritik. Pada titik itu, kata-kata menjadi lebih mahal.
Publik tidak perlu menjaga Rocky, tapi cukup menjaga ruang agar kritik tetap hidup, siapa pun yang sedang berada di dalam kekuasaan.
Menjaga pikiran kritis secara kolektif
Mungkin inilah pelajaran yang lebih luas dari sekadar perdebatan tentang Rocky Gerung. Demokrasi tidak boleh bergantung pada satu intelektual. Juga tidak pada satu organisasi masyarakat sipil, satu media, satu kampus, satu lembaga pengawas, atau satu tokoh politik.
Yang perlu dibangun adalah ekosistem massa kritis. Ketika satu suara masuk ke dalam kekuasaan, suara-suara lain tetap hidup di luar. Ketika satu kanal melemah, kanal lain bekerja. Ketika sebuah kritik tidak didengar, data dikumpulkan, pengetahuan diperkuat, pengalaman warga didokumentasikan, lalu argumen dibawa kembali melalui ruang yang tersedia.
Dengan cara itu, kritik tidak menjadi milik seseorang. Kritik tumbuh menjadi kebiasaan sosial, sebagai bentuk kontrol publik yang paling sehat: bukan mencurigai semua hal, melainkan bersedia terus bertanya ketika negara mengambil keputusan atas nama rakyat.
Masyarakat tidak perlu menunggu seorang Rocky untuk bersuara. Demokrasi yang sehat membutuhkan cukup banyak orang yang bersedia bertanya, memeriksa, mengingatkan, dan menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa koreksi.
Kita semua punya hak untuk tetap kritis. Bukan agar pemerintah selalu kalah. Bukan pula agar setiap kebijakan dicurigai, melainkan agar kekuasaan selalu ingat dari mana mandat dan sumber dayanya berasal.
Kritik boleh masuk ke Istana. Tetapi jangan biarkan kritik berhenti di sana. Ketika pintu kekuasaan terbuka bagi sebagian suara, demokrasi justru membutuhkan lebih banyak suara yang tetap tinggal di luar, mengamati, bertanya, mengingatkan, dan sesekali mengetuk pintu. Bukan untuk menjatuhkan kekuasaan, tetapi untuk memastikan kekuasaan tidak lupa kepada siapa ia bekerja.
Pontianak, 6 Oktober 2026
*Penggiat sosial lingkungan, aktif Gerakan Pembaharu (GAHARU) Pontianak
