(Oleh: Aktivis Autizs)
Dalam sejarah masyarakat Dayak, panglima dikenal sebagai pelindung masyarakat dan penjaga wilayah adat, bukan sekadar juru bicara identitas. Oleh karena itu, legitimasi moral seorang panglima tidak semata-mata diukur dari seberapa keras ia berbicara tentang ancaman dari luar komunitas, melainkan dari keberaniannya membela kepentingan masyarakat adat ketika menghadapi persoalan yang paling nyata dan mendasar. Ketika kebakaran hutan, kerusakan ekosistem, hilangnya sumber mata pencaharian, dan tergerusnya budaya lokal tidak menjadi prioritas perjuangan, sementara energi lebih banyak dihabiskan untuk membangun narasi yang mempertajam sentimen identitas, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah yang sedang dibela benar-benar kepentingan masyarakat Dayak, atau justru kepentingan politik dan eksistensi organisasi yang mengatasnamakan Dayak? Panglima sejati seharusnya hadir di garis depan menjaga tanah, hutan, sungai, dan martabat masyarakat adat, sebab di sanalah letak jantung peradaban Dayak yang sesungguhnya.
Dalam makna luhur kebudayaan Dayak, seorang panglima tidak diukur dari seberapa keras ia membela kelompoknya sendiri, melainkan dari kemampuannya menjaga keselamatan dan martabat semua orang yang hidup di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Panglima adalah pemimpin yang hadir ketika masyarakat menghadapi ancaman, tanpa terlebih dahulu bertanya tentang suku, agama, golongan, afiliasi politik, atau identitas lainnya. Sebab ancaman terhadap hutan, sungai, tanah, pangan, dan masa depan generasi muda tidak pernah memilih korbannya berdasarkan identitas. Ketika hutan terbakar, yang terdampak bukan hanya satu kelompok Dayak, melainkan seluruh masyarakat yang bergantung pada ruang hidup yang sama.
Karena itu, seorang panglima yang hanya muncul ketika terjadi persoalan identitas, tetapi tidak bersuara ketika masyarakat kehilangan tanah, hutan, dan sumber penghidupannya, sesungguhnya sedang menyempitkan makna kepemimpinan “panglima” menjadi sekadar instrumen representasi kelompok. Kepemimpinan sejati tidak dibangun di atas kemampuan menciptakan batas antara “kami” dan “mereka”, melainkan pada keberanian melindungi kepentingan bersama. Semakin tinggi posisi yang diklaim seseorang sebagai panglima, semakin besar pula tanggung jawab moralnya untuk membela nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan yang menjadi fondasi kehidupan bersama.
Sejarah menghormati para panglima bukan karena mereka pandai berbicara atas nama identitas, tetapi karena mereka berdiri di barisan terdepan saat masyarakat menghadapi ancaman yang nyata. Oleh sebab itu, panglima tidak semestinya dipahami hanya sebagai pemimpin bagi sukunya sendiri. Panglima adalah pemimpin bagi semua yang membutuhkan perlindungan, pembelaan, dan keadilan. Jika kepemimpinan hanya digunakan untuk membela kelompok tertentu sambil mengabaikan penderitaan yang lebih luas, maka yang tersisa hanyalah gelar. Sementara esensi seorang panglima terletak pada keberpihakan kepada kemaslahatan bersama, keberanian membela yang rentan, dan kesediaan menjaga kehidupan bagi semua, tanpa kecuali.
Kritik ini tidak ditujukan untuk menafikan peran organisasi kemasyarakatan ataupun pentingnya menjaga harmoni antarsuku dan antarumat beragama. Persoalan tersebut tetap penting dan patut mendapatkan perhatian. Namun menjadi problematis ketika isu-isu identitas memperoleh porsi yang jauh lebih besar dibanding persoalan struktural yang secara langsung mengancam keberlangsungan masyarakat Kalimantan terutama Dayak. Seorang pemimpin yang mengklaim posisi sebagai panglima semestinya tidak hanya hadir ketika terjadi gesekan sosial yang mudah menarik perhatian publik, tetapi juga berada di garis terdepan dalam membela hutan adat, hak atas tanah, sumber penghidupan masyarakat, serta kelestarian budaya yang menjadi jantung peradaban Dayak. Sebab tanpa hutan, tanpa wilayah adat, dan tanpa budaya yang hidup, identitas Dayak yang sering dibela dengan begitu lantang berisiko tinggal menjadi simbol kosong yang kehilangan akar dan maknanya.
