Zaman Jokowi, sewaktu mengkritisi pembakaran hutan dan masalah asap, dan mengkritisi kebijakan yang lebay dalam penanganan pandemi, saya banyak mengalami represi. Sudahlah dibully habis-habisan oleh buzzer pengkhianat bangsa yang dikendalikan dari Istana, aparat juga sering datang nyamperin saya. Hahaaa.
Alhamdulillah, saat mengkritisi masalah tambang di Raja Ampat, tak ada buzzer khianat lagi yang moka-maki menebar benci di wall saya. Ada yang berbeda pendapat, tapi masih dalam dialektika yang sehat.
Tak ada juga whatsapp gelap dari nomor tak dikenal, atau orang-orang yang nyariin ngajak ketemu, padahal ga kenal dan ga pernah janjian.
Belum lagi, perilaku para pejabat daerah, misal sikap Gubernur masa lalu kami di Kalbar (hahaa), yang meniru-niru perilaku bosnya di Jakarta; sok-sok-an tegas dengan rakyatnya di daerah. Padahal dirinya banyak masalah. Alhamdulillah sekarang ga terpilih.
Padahal dulunya, Pak Prabowo Subianto sangat keras dengan orang-orang kritis seperti saya. Terlebih ia adalah seorang tentara. Dari pasukan khusus pula.
Tapi sekarang tampaknya beliau sudah jauh berubah. Jauh lebih bijak. Bahkan jauh lebih demokratis dari pemimpin sipil, yang seringkali tampil over menyikapi kebandelan rakyatnya.
Hal ini tak hanya tampak dari persoalan tambang di Raja Ampat saja, tapi termanifestasi pula dari kebijakan beliau yang mau merangkul kelompok-kelompok kritis dari mantan aktivis mahasiswa era ’98 dan kelompok buruh, yang dulu memusuhi nya.
Fenomena ini adalah angin baik bagi masa depan bangsa ini. Bangsa sebesar ini memang tak mungkin bisa dibangun sendiri. Seluruh elemen harus dapat dilibatkan. Harus diberi peran, agar seluruh potensi bisa muncul dan tersalurkan.
Bangsa sekompleks ini, juga tak mungkin dikelola hanya dengan mengandalkan kekuatan represi seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Aparat negara tak mungkin cukup melawan amarah rakyat. Kalah jumlah dan kalah nekad dengan rakyat nusantara. Berapalah jumlah aparat kepolisian dan tentara. Ga sampai 5 juta. Sementara sebagian besar terkonsentrasi di Jawa. Kalau ada 10 provinsi saja rakyatnya marah, bisa pusing semua para petinggi di negeri ini.
Belum lagi kalau bicara kadar kenekadan rakyat Indonesia. Yang hanya demi membela klub bolanya saja, mereka rela mati.
Sebagai seorang prajurit yang memiliki posisi penting dalam pergolakan 98, saya yakin, Pak Prabowo tahun persis dengan kalkulasi seperti ini. Maka, menjadi demokratis di tengah kemajuan teknologi informasi yang progressif seperti ini adalah pilihan yang paling realistis.
Semoga bangsa ini semakin baik dari hari ke hari.
Berkahselaoe
Penulis: Bungben, ptk,
