Kenalkan dulu: Gen Z. Mereka lahir sekitar 1997–2012, jadi sekarang umurnya ada di kisaran remaja akhir sampai awal 30-an. Generasi yang lahir di era layar, tumbuh dengan notifikasi di HP cerdas dan akun media sosial sebagai denyut hidupnya. Mereka tak pernah mengalami dunia tanpa Google, YouTube, apalagi TikTok. Karakternya? Kritis, cepat tanggap, peduli isu lingkungan dan keadilan sosial, serta terbiasa ngomong blak-blakan di ruang digital. Dunia nyata dan maya bagi mereka sudah cair—menjadi satu arena hidup.
Demokrasi di mata Gen Z bukan cuma nyoblos lima tahun sekali, tapi ikut nimbrung langsung, real-time, dalam urusan negara. Mereka ingin pemerintah transparan, bisa diajak ngobrol dua arah, dan tidak alergi kritik. Kalau syarat ini tak dipenuhi? Siap-siap, mereka bakal turun tangan—baik di timeline maupun di jalanan.
Belakangan ini, Gen Z memenuhi jalan-jalan utama di berbagai negara. Di Nepal, keresahan muncul gara-gara pemerintah membatasi akses media sosial. Anak muda protes, lalu gelombang melebar ke isu lama: korupsi, nepotisme, dan layanan publik yang bobrok. Di Prancis, mereka jadi motor utama protes aturan pensiun.
Fenomena serupa terlihat di Indonesia. Mahasiswa dan pelajar turun ke jalan setiap kali isu krusial muncul—dari RKUHP, lingkungan, hingga kebebasan berekspresi. Puncaknya, aksi terbesar pasca-Reformasi pada akhir Agustus–awal September 2025 melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat”. Garis besarnya: menolak pelemahan KPK, pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, dan UU yang dianggap pro-oligarki seperti Minerba, Pertanahan, dan Ketenagakerjaan. Tuntutan lain menyoroti krisis lingkungan, kekerasan aparat, dan perlindungan HAM. Intinya jelas: generasi muda menuntut negara kembali ke jalur reformasi, demokrasi, dan keadilan sosial.
Media sosial jadi senjata utama. Mereka lahir digital native; ruang digital bukan sekadar alat komunikasi, tapi sudah menjadi habitat perjuangan. Instagram, TikTok, X—semua berubah jadi panggung real-time. Aksi di Kathmandu bisa langsung memicu semangat anak muda di Jakarta, seruan di Paris bisa nyambung ke kampus di Yogya, Pontianak, dan kota lain. Informasi bergerak cepat, tanpa sensor atau corong resmi pemerintah. Medsos bukan sekadar alat, tapi ruang perlawanan—kontrol sosial murah, efektif, dan susah dibendung.
Masalahnya, banyak pemerintah masih gagap. Nepal main gas air mata, Prancis dicap arogan, Indonesia sibuk dengan pasal karet, membubarkan aksi damai, atau memblokir ruang digital. Cara lama, gaya jadul. Sementara generasi baru sudah main di level berbeda—lebih cepat, lebih terhubung, dan lebih sulit dibungkam.
Kata Effendi Gazali, pakar komunikasi politik, Gen Z tak sabar menunggu lobi-lobi elit. Mereka maunya perubahan cepat, nyata, dan langsung terasa. Masriadi, pengamat media dan politik, menegaskan: medsos sudah jadi arena politik praktis. Negara yang masih doyan represi justru memberi Gen Z alasan moral untuk terus bersuara.
Pandangan ini nyambung dengan pemikir global. Manuel Castells, sosiolog Spanyol dengan konsep network society, bilang kekuasaan kini tersebar lewat jaringan. Sementara Zeynep Tufekci, akademisi Turki-Amerika yang banyak meneliti gerakan digital, mengingatkan: negara harus transparan, bukan represif. Singkatnya, generasi digital bermain di arena baru, tapi negara masih keukeuh pakai gaya lama—hasilnya jelas, mereka ketinggalan jauh. Dunia akademik global saja sudah paham arah zaman; aneh kalau negara pura-pura tidak tahu.
Pelajarannya jelas: komunikasi politik model lama sudah basi. Konferensi pers atau pesan searah di TV nasional tak lagi cukup. Negara harus siap ngobrol dua arah, transparan, dan mau mendengar. Kalau tidak, generasi baru yang lebih cepat mainnya akan meninggalkan mereka.
Dan ini bukan cuma PR pemerintah. DPR jangan lagi puas jadi tukang stempel. Media harus kembali ke fungsi kontrol, bukan sekadar corong. Akademisi jangan betah di menara gading. Masyarakat sipil mesti merangkul energi kritis anak muda—agar tak berhenti di jalanan, tapi nyambung ke kebijakan nyata.
Gen Z sudah memberi kode keras: demokrasi sekarang mainnya real-time. Protes bukan musuh, tapi alarm sekaligus peluang. Pemimpin yang bijak tahu, masa depan demokrasi ada di tangan generasi real-time ini.
Oleh: M. Hermayani Putera
