Energi kini menjadi salah satu tantangan global yang sangat menentukan arah peradaban. Krisis iklim, ketergantungan pada energi fosil, dan ketimpangan akses energi melahirkan gagasan besar tentang transisi energi. Namun, transisi energi bukan semata urusan teknis dan teknologi, melainkan juga menyangkut moral, etika, serta keadilan sosial-ekologis. Energi harus dipandang sebagai amanah Tuhan yang digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan sumber kerusakan bagi manusia maupun lingkungan.
Transisi energi merupakan keniscayaan yang harus dijalankan berlandaskan tiga prinsip utama: keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan keberpihakan pada masyarakat kecil serta kelompok rentan seperti nelayan, petani, buruh, perempuan, dan masyarakat adat. Energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar yang menentukan kualitas hidup manusia. Karena itu, arah kebijakan energi wajib memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan.
Dalam kerangka itu, ada tiga hal pokok yang perlu ditegakkan:
- Mengutamakan energi terbarukan seperti surya, air, angin, biomassa, dan panas bumi yang ramah lingkungan serta sesuai potensi lokal.
- Menghindari eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekologi dan menyingkirkan masyarakat adat atau lokal.
- Menolak model pembangunan energi yang timpang—menguntungkan korporasi besar, sementara rakyat menanggung beban sosial-ekologisnya.
Wacana Nuklir dalam Transisi Energi
Di tengah pencarian sumber energi alternatif, wacana penggunaan teknologi nuklir kembali mengemuka, terutama untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Perdebatan pun muncul: nuklir dianggap mampu menghasilkan energi dalam jumlah besar dan stabil, tetapi di sisi lain menyimpan risiko serius berupa limbah radioaktif, potensi kecelakaan, hingga dampak sosial-politik yang kompleks.
Beberapa catatan kritis perlu diajukan:
- Kehati-hatian (prudential approach): Nuklir tidak boleh dijadikan pilihan utama. Prinsip Islam mengajarkan pencegahan mudarat lebih diutamakan daripada mengejar manfaat.
- Kritik atas klaim “energi bersih”: Meski PLTN tidak menghasilkan emisi karbon langsung, ia menyisakan limbah berbahaya yang bertahan ribuan tahun.
- Etika lintas generasi: Pilihan energi hari ini tidak boleh mewariskan beban risiko ekologis dan sosial yang tak tertanggungkan bagi anak cucu.
Kalimantan Barat dan Rencana PLTN
Isu pembangunan PLTN di Kalimantan Barat (Kalbar) kembali mencuat beberapa tahun terakhir. Kalbar dianggap strategis karena memiliki lahan luas, akses ke laut, serta kebutuhan energi yang terus meningkat. Namun, rencana ini harus ditimbang dengan jernih, kritis, dan menyeluruh oleh seluruh elemen masyarakat.
Padahal, Kalbar menyimpan potensi energi terbarukan yang sangat besar: energi surya yang melimpah, biomassa dari limbah sawit dan kehutanan, serta energi air dari sungai-sungai besar. Menurut data Lintas EBTKE Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Kalbar mencapai 25,590 GW—meliputi energi air 4,737 GW, minihidro dan mikrohidro 124 MW, surya 20,11 GW, angin 554 MW, dan panas bumi 65 MW. Sayangnya, potensi ini belum tergarap maksimal. Maka muncul pertanyaan: mengapa justru opsi nuklir yang digenjot? Apakah karena dorongan geopolitik, tekanan industri global, atau sekadar ambisi teknologi?
Pembangunan PLTN di Kalbar setidaknya harus diuji dengan tiga kriteria:
- Keadilan sosial: Apakah masyarakat Kalbar benar-benar akan menikmati listrik murah, atau hanya menjadi “tuan rumah” proyek besar dengan keuntungan yang lari ke luar daerah?
- Keselamatan ekologis: Kalbar adalah paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati tinggi. Risiko kecelakaan nuklir akan menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan generasi mendatang.
- Alternatif lokal: Jika energi surya, air, dan biomassa bisa dikembangkan dengan investasi yang lebih aman, mengapa memilih jalan yang penuh risiko?
Penutup
Transisi energi harus berkeadilan, berpihak pada rakyat, dan berorientasi pada keberlanjutan. Nuklir boleh dibicarakan, tetapi tidak bisa dijadikan pilihan utama tanpa jaminan keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan ekologis. Wacana PLTN di Kalbar harus dikritisi serius, dengan memastikan partisipasi masyarakat, kajian ilmiah yang transparan, serta keberpihakan pada masa depan bumi.
Energi adalah amanah, bukan sekadar proyek. Karena itu, sikap kita harus jelas: utamakan energi terbarukan berbasis lokal, jalankan transisi energi yang adil, dan hadapi wacana nuklir dengan penuh kehati-hatian.
Oleh: M. Hermayani Putera
