(Oleh: Ireng Maulana/Pengamat Politik Kalbar)
Keterlaluan! Tahun-tahun mundur kebelakang, desakan untuk mengganti PLN kepada perusahaan swasta dalam urusan energi listrik pernah menguat dan membuat para pihak yg berkepentingan dengan keberadaan PLN waktu itu kalang kabut. PLN pasti tidak mampu bersaing dengan korporasi swasta, dan para pihak akan banyak kehilangan peluang dan potensi yang mereka kendalikan selama ini. Melalui narasi yang membangun sentimen pengelolaan perusahaan swasta pasti membuat Rakyat tidak sanggup membayar, serta pengelolaan energi listrik oleh BUMN adalah harga diri bangsa dengan muatan dimensi nasionalisme.
Waktu berjalan, kesenjangan akses listrik pedesaan masih tinggi. Desa-desa masih banyak yang gelap. Akses masyarakat terhadap nikmat terang tetap saja belum merata. Kita diam dan tidak mempersoalkan. Pemadaman listrik juga masih biasa terjadi. Rakyat juga diam, dan bersikap sabar. PLN sibuk dengan berbagai alasan, dan masyarakat juga memilih untuk tenang. Selama ini, PLN tidak pernah benar-benar mau mengakui ketidakmampuannya sembari tetap saja memonopoli urusan kelistrikan. Kelalaian lebih sering disembunyikan dan keterbukaan adalah barang mahal bagi PLN.
Hari ini, krisis listrik terjadi sudah lebih dari sebulan. Pemadaman listrik terasa brutal tanpa penjelasan yang akuntabel. Semua yang terdampak dari krisis listrik ini sudah pasti Rakyat, karena alat produksi mereka dan sebagian besar aktifitas usaha mereka hanya mengandalkan energi dari listrik. Kami bingung, tapi drama PLN masih palsu!
Oleh karena itu, kita (Rakyat) paling tidak mesti punya respon yang berani untuk mengingatkan PLN secara tidak tedeng aling-aling. PLN harus di tampar keras supaya kembali sadar dan punya rasa malu. Maka, respon kita yg pertama adalah menggugat PLN melalui somasi dan Citizen Lawsuit (CLS). Upaya kita melalui gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara seperti PLN. Kedua, yakni Rakyat yang dirugikan secara bersama-sama dan beramai ramai turun aksi ke kantor PLN untuk mengakhiri pemadaman listrik yang brutal. Kita negara kaya tentu tidak mungkin bisa mengalami krisis listrik. Ini tentu saja memalukan!
Terakhir, untuk menggalang dua respon Rakyat tadi, maka organ gerakan dan kritis di daerah harus mengambil inisiatif dan tanggung jawab ini untuk kembali turun tangan menggalang kemarahan rakyat atas krisis listrik yg terjadi. Kita perlu posko penggalangan dukungan publik untuk menyadarkan PLN yang lancung. Kementrian ESDM harus ikut bertanggungjawab dan mengambil tanggungjawab penuh mem-back up PLN mengatasi krisis listrik supaya tidak berlarut-larut. Presiden harus bertindak cepat supaya krisis listrik daerah tidak menjadi krisis ketahanan energi nasional. PLN pasti mendengarkan perintah Presiden.
