(Oleh: No Name)
Terkini, perang bintang antara jaksa & polisi semakin vulgar. Tak tanggung-tanggung, bahkan TNI pun terlibat mengamankan properti milik Jampidsus Kejagung. Meski dalihnya berbasis Perpres, tetap saja publik melihatnya gamblang. ‘Ini saling buka borok, tangkap-menangkap antara penegak hukum. Blm lama berselang, bintang satu Polri ditetapkan Tsk oleh Kejagung dalam kasus korupsi MBG. Lalu seperti dibalas, Mabes Polri bergerak mengejar pelaku yg terlibat dlm kasus korupsi & TPPU Batu Bara. Langsung membidik Jampidsus. Jadi, apa betul itu murni penegakan hukum yang sedang dijalankan Rezim hari ini?
Tidak perlu banyak baca buku untuk tau apa yang sedang terjadi, ‘begitu kata Prof Ery Seda. Sangat gamblang dapat dilihat bagaimana Militerisme masuk ke ruang-ruang sipil. Akibatnya, 5 orang anak muda Indonesia menjadi korban salah urus rekrutmen calon manager Kopdes Merah Putih. Kerjaan melatih calon manager Koperasi itu serahkan aja kepada ASN, profesional & NGO. Nggak perlu tentara turun tangan. Perkuat aja kapasitas pertahanan negara. Itu tugas & mandat Konstitusi. Jangan campuri urusan Pemerintahan Sipil. Biarkan Rule Of Law yang menjadi rambu kehidupan bernegara.
Menguatnya Oligarki dalam lanskap kehidupan bernegara, bahkan telah disebut para ahli sebagai ciri Rezim Plutokrasi. Atau ada yang menyebutnya dengan Authoritarian Capitalist Constitusuonalist Regime. Simpelnya, dimata Rezim Populis Kanan, hanya mereka yang pro-rakyat, diluar kelompok mereka pasti disesbut ‘antek asing’, iri & tidak suka melihat pemerintah bekerja, dst.
Sudah saatnya narasi ‘jebol-bangun’ yang dikumandangkan Bung Karno dulu, kini digelorakan kembali. Tidak perlu jauh-jauh kita, khususnya anak-anak muda progresif, menggali ilmu jauh-jauh. Pendiri Republik sudah meninggalkan ‘legacy ideologis’ untuk generasi penerusnya: Marhaenisme.
Mari Bergerak
M e r d e k a ..!!!
