(Oleh: Al-Fakir)
Kalau Jepang menunjukan budaya malu, Indonesia menunjukan budaya kuasa.
Pejabatnya merasa pintar, padahal bodoh saja pun mereka tak punya.
Di jepang salah bicara saja, cukup membuat pejabat mundur, di Indonesia nyawa rakyat hilangpun jabatan tetap aman.
Dulu samurai jepang meyakini bahwa kehormatan hanya bisa dipertahankan melalui soppuku, bunuh diri untuk menghapus malu dan kegagalan. Kini esensi itu bertranformasi – menjadi budaya, pengunduran diri ketika jabatan gagal menjalankan amanah.
Dalam politik modern, mundur bukanlah kekalahan, melainkan cara paling jujur mengatakan: “saya bertanggung jawab.” Sebuah pengakuan kecil, tapi yang diperhitungkan rakyat.
Di jepang kegagalan sianggap noda yang harus di tebus, bahkan jika tidak ada keterlibatan langsung.
Di Indonesia, kegagalan bisa berdarah – darah sekalipun, pejabat tetap bertahan. Bukan rasa malu yang dominan, melainkan rasa takut kehilangan kuasa.
Kasus paling segar, Affan Kurniawan, driver ojol, tewas dilindas kendaraan taktis saat demo 28 agustus 2025. Ketua DPR, dan Presiden hanya menyampaikan duka dan janji “usut tuntas.” Tapi tak ada Kapolri, tidak ada pejabat terkait yang mundur. Di Jepang kecelakaan kereta saja cukup membuat menteri mundur. Kalau disini nyawa rakyat hilang dianggap “musibah.”
Kejadian 2022 di malang, lebih dari 130 orang meninggal akibat gas air mata di stadion Kunjurahan. Menpora, Kapolri, PSSI? Tak ada yang mundur. Yang ada hanya lempar tanggung jawab. Bayangkan kalau tragedi sebesar ini terjadi di jepang, akan ada lebih dari satu pejabat yang memilih angkat kaki.
Indonesia kasus-kasu besar, kasus di dimasa- masa pandemi, sampai kasus Jampidsus, hampir tak ada pejabat yg mundur sukarela, mereka bertahan sampai dipaksa hukum, atau negoisasi politik, di jepang skandal dana kampanye kecil sudah cukup alasan untuk mundur, Pada tahun 2014, dua menteri kabinet Shinjo Abe, Yuko Ubuchi dan Midori Mitsushima, mundur, karena pelanggaran dana kampanye yang relatif kecil, Menteri Pertanian Taku Eto mundur hanya karena ucapan ceroboh soal beras.
Bahkan tahun 2018 wakil perdana menteri sekaligus menteri keuangan Taro Aso sempat menyatakan mudur dari jabatanya akibat tuduhan melecehkan wartawati, kasus yg di indonesia dianggap sepele, di Jepang bahasa dan prilaku bisa menjatuhkan jabatan.
Di indonesia bahkan nyawa rakyat sering kali tidak cukup untuk mengguncang kursi.
Hari-hari ini, hutan terbakar, laut menelan kapal dan korban ratusan jiwa, gunung api erupsi, kabut asap mengakibatkan ribuan rakyat terkena penyakit ispa, dan sebagian mati akibat api kebakaran hutan, ribuan siswa keracunan MBG tak ada satupun pejabat yang menyatakan mundur dari jabatanya.
Di jepang pengunduran diri tak bearti kesalahan pribadi, tapi pengakuan simbolik bahwa tanggung jawab struktural tetap di pikul. Ini memperkuat kepercayaan publik bahwa yang berkuasa juga bisa membiarkan diri di gantikan ketika gagal.
Di Indonesia sebaliknya, tren mundur nyaris tak pernah muncul. Pejabat tetap bertahan meski tragedi maupun pengurasan harta kekayaan negara terjadi. Kata-kata “usut tuntas”, ” berbenah” dan “maaf bersyarat” sering jadi pengganti tindakan.
Akuntabilitas diam-diam hilang bersama Farewell song dan retorika publik.
Di jepang, haji (malu) adalah beban moral.
Di Indonesia, kuasa lebih kuat daripada malu. Pejabat lebih takut kehilangan kursi ketimbang kehilangan muka.
Budaya mundur di jepang memperkuat kepercayaan rakyat; pejabat bisa salah, tapi ada mekanisme moral yang membuat mereka rela mundur.
Di indonesia ketiadaan tradisi itu memperlebar jurang sinisme, rakyat tahu pejabat bisa salah, tapi juga tahu pejabat tak akan mundur. “Kalau di jepang sudah mundur, kalau di Indonesia masih tersenyum di medsos.”
Walter Benyamin mengingatkan, politik sering diubah jadi estitika. Penderitaan di tata agar nampak indah. Di indonesia kita melihat itu hampir di setiap kasus yang terjadi.” Semua adalah pertunjukan.
Guy Debord menyebutnya society of the spectasie: rakyat di tempatkan sebagai penonton, bukan sebagai subjek politik. Sementara di Jepang, panggung itu cendrung di potong lebih cepat; pejabat mundur, tirai ditutup, publik di beri ruang untuk percaya.
Mengapa di Jepang pejabat bisa mundur karena malu, sementara di Indonesia tetap bisa duduk meski gagal?
Jawabanya ada pada budaya politik: di jepang jabatan adalah amanah yang bisa hilang. Di indonesia, jabatan adalah kursi yang harus di pertahankan.
Jepang mengutakan kehormatan, Indomesia mempertahan kekuasaan.
Udah ahk Jepang melulu ntar saya di usir ke sono atau saya di nusakambangan kan.
Barrakallahu fiikum aj’ main.
Sudut sempit sukamiskin, subuh.
