(Oleh: Aldo Topan Rivaldi – Aktivis Swandiri Inisiatif Sintang)
Dunia sedang memperlihatkan perubahan yang tidak bisa lagi dibaca semata-mata sebagai dinamika politik antarnegara. Ketegangan geopolitik, perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, persaingan kekuatan militer di kawasan Asia Timur, hingga ancaman terhadap jalur perdagangan internasional telah mengingatkan kita bahwa stabilitas kehidupan masyarakat sangat bergantung pada situasi global. Perang tidak selalu harus terjadi di wilayah suatu negara untuk menimbulkan dampak terhadap rakyatnya. Gangguan distribusi energi, kelangkaan bahan pangan, kenaikan harga pupuk, terputusnya rantai pasok, dan krisis ekonomi dapat menjadi konsekuensi yang dirasakan jauh dari medan pertempuran.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah negara mulai mengambil langkah yang menarik untuk diperhatikan. Mereka tidak hanya memperkuat persenjataan dan kemampuan militernya, tetapi juga mempersiapkan masyarakat agar mampu bertahan ketika keadaan darurat terjadi. Pemerintah Swedia, Norwegia, Finlandia, Jerman, Inggris, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Singapura, bahkan Tiongkok telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan sistem logistik nasional.
Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia?
Apakah pemerintah sudah benar-benar mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan krisis global yang dapat mengganggu ketersediaan pangan, energi, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya? Ataukah kita masih terlalu percaya bahwa kondisi geografis, kekayaan sumber daya alam, dan capaian swasembada pangan dengan sendirinya akan membuat Indonesia aman dari berbagai kemungkinan terburuk?
Persoalan ini penting dibicarakan sebelum keadaan darurat benar-benar terjadi.
Swedia merupakan salah satu contoh yang patut diperhatikan. Pada 2024, pemerintahnya memperbarui dan mendistribusikan buku panduan nasional In Case of Crisis or War kepada masyarakat. Panduan tersebut secara terbuka membicarakan kemungkinan krisis maupun perang. Masyarakat diberikan arahan mengenai persediaan makanan, air, obat-obatan, perlindungan diri, komunikasi darurat, hingga tindakan ketika menghadapi serangan militer. Persiapan sipil dipandang sebagai bagian penting dari sistem pertahanan nasional.
Norwegia juga meminta masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri selama tujuh hari. Direktorat Perlindungan Sipil Norwegia (DSB) menganjurkan rumah tangga menyimpan makanan tahan lama, air, obat-obatan, serta perlengkapan untuk menghadapi kemungkinan terputusnya listrik dan distribusi barang. Pemerintahnya bahkan mengubah rekomendasi kesiapsiagaan masyarakat dari tiga hari menjadi satu minggu pada 2024.
Jerman melalui Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance (BBK) menganjurkan masyarakat mempunyai persediaan makanan dan minuman untuk sepuluh hari. Rekomendasi tersebut mencakup kemungkinan gangguan pasokan akibat bencana, pemadaman listrik, maupun terputusnya akses distribusi.
Finlandia mengembangkan panduan Preparing for Incidents and Crises yang secara eksplisit memasukkan kemungkinan konflik militer, pemadaman listrik berkepanjangan, gangguan komunikasi, dan krisis sosial. Masyarakat dianjurkan memiliki persediaan kebutuhan dasar setidaknya selama 72 jam.
Inggris juga mulai memperbarui pendekatan pertahanannya. Pemerintah mengembangkan kembali dokumen War Books, yaitu rencana koordinasi pemerintahan ketika negara menghadapi keadaan perang. Rencana tersebut tidak hanya menyangkut militer, tetapi juga kementerian, pemerintah daerah, dan layanan publik. Pemerintah Inggris juga memperhatikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi gangguan serius terhadap pasokan kebutuhan dasar.
Persiapan serupa terlihat di Asia. Taiwan menerbitkan National Public Safety Guide pada September 2025. Panduan tersebut secara terbuka mempertimbangkan ancaman invasi dan serangan militer dari Tiongkok. Masyarakat dianjurkan menyiapkan persediaan rumah tangga minimal tujuh hari, termasuk air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, dan perlengkapan darurat. Pemerintah juga memberikan petunjuk mengenai evakuasi, perlindungan diri, serta penanganan informasi ketika krisis terjadi.
Jepang memiliki panduan kesiapsiagaan yang menganjurkan masyarakat menyimpan persediaan air dan makanan selama tiga hari hingga satu minggu. Negara tersebut juga mempunyai sistem peringatan J-Alert untuk menyampaikan informasi mengenai ancaman darurat, termasuk serangan rudal. Meskipun panduan persediaan rumah tangganya terutama berangkat dari pengalaman menghadapi bencana, Jepang juga mempunyai sistem perlindungan sipil terhadap serangan bersenjata.
Korea Selatan bahkan mempunyai sistem pertahanan sipil yang mencakup persediaan pangan dan air, obat-obatan, perlengkapan memasak, radio, serta kebutuhan perlindungan. Hal ini berkaitan dengan kondisi keamanan negara tersebut yang masih menghadapi ancaman militer dari Korea Utara.
Singapura memiliki Civil Defence Emergency Handbook yang memberikan petunjuk perlindungan ketika menghadapi keadaan darurat, termasuk situasi masa perang dan penggunaan shelter rumah tangga. Sementara itu, Tiongkok memperkuat sistem cadangan material darurat, distribusi logistik, dan koordinasi pemerintah pusat serta daerah.
Berbagai kebijakan tersebut memperlihatkan satu kesamaan: pemerintah tidak menunggu perang atau krisis terjadi untuk mulai membicarakan kesiapan masyarakat. Mereka berusaha membangun kesadaran bahwa ketahanan negara bukan hanya tanggung jawab tentara, melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya tanpa persiapan. Pemerintah memiliki program cadangan pangan, pengelolaan stok beras melalui Perum Bulog, cadangan pangan pemerintah daerah, serta sistem penanggulangan bencana melalui BNPB dan BPBD.
Badan Pangan Nasional juga mencatat bahwa Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,33 juta ton pada 11 Juni 2026. Sementara itu, laporan pemerintah pada Maret 2026 menyebut total ketersediaan beras nasional, termasuk stok masyarakat dan perkiraan hasil panen, mencapai sekitar 27,99 juta ton. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai instrumen untuk menjaga ketersediaan beras nasional.
Namun, persoalannya tidak sesederhana jumlah beras yang tersedia.
Ketahanan pangan tidak dapat hanya diukur dari besarnya cadangan beras. Kita juga perlu mempertanyakan bagaimana ketersediaan minyak goreng, gula, kedelai, gandum, pupuk, BBM, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan strategis lainnya apabila jalur perdagangan internasional terganggu.
Data FAO melalui Global Information and Early Warning System mencatat kebutuhan impor gandum Indonesia pada tahun pemasaran 2025/2026 diperkirakan mencapai 11,5 juta ton, mendekati rekor tertinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mempunyai kapasitas produksi beras yang besar, ketergantungan terhadap pasokan luar negeri untuk komoditas tertentu tetap menjadi persoalan yang perlu diperhitungkan.
Bayangkan apabila konflik internasional menyebabkan gangguan pelayaran, kenaikan biaya pengangkutan, pembatasan ekspor, atau lonjakan harga energi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga petani, nelayan, pedagang kecil, pekerja, dan rumah tangga.
Harga pupuk dapat meningkat. Biaya produksi pertanian membengkak. Distribusi bahan pokok menjadi lebih mahal. Harga obat-obatan dapat terpengaruh oleh gangguan pasokan bahan baku. Dalam situasi seperti itu, masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling rentan.
Di sinilah kelemahan pendekatan ketahanan nasional yang terlalu berorientasi pada capaian produksi perlu dikritisi. Swasembada merupakan tujuan penting, tetapi tidak otomatis menjamin kemampuan negara menghadapi gangguan logistik dan krisis berkepanjangan.
Indonesia melalui BNPB sebenarnya telah memiliki panduan Tas Siaga Bencana. Masyarakat dianjurkan menyiapkan makanan tahan lama, air minum, obat-obatan, dokumen penting, uang tunai, radio atau telepon genggam, dan perlengkapan lainnya untuk bertahan selama kurang lebih tiga hari ketika bantuan belum datang.
Namun, panduan tersebut terutama berada dalam kerangka penanggulangan bencana. Belum terlihat adanya kampanye nasional publik yang setara dengan panduan Taiwan atau Swedia, yang secara terpadu mengedukasi masyarakat mengenai kemungkinan konflik bersenjata, gangguan infrastruktur strategis, serangan siber, krisis energi, hingga terputusnya pasokan pangan dalam jangka waktu panjang.
Kita perlu membedakan antara kemampuan pemerintah menyediakan cadangan pangan dengan kemampuan masyarakat bertahan ketika sistem distribusi terganggu. Keduanya saling berhubungan, tetapi bukan hal yang sama.
Cadangan beras yang besar di gudang Bulog tidak otomatis menjamin seluruh masyarakat dapat mengaksesnya apabila jalur transportasi terputus. Ketersediaan BBM secara nasional juga tidak otomatis menjamin distribusi energi berjalan lancar sampai ke wilayah pedalaman. Demikian pula, keberadaan rumah sakit tidak serta-merta menjamin ketersediaan obat-obatan ketika rantai pasok farmasi mengalami gangguan.
Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah setiap keluarga Indonesia mengetahui apa yang harus dipersiapkan ketika terjadi keadaan darurat berkepanjangan? Apakah pemerintah daerah memiliki rencana distribusi pangan ketika akses transportasi terputus? Apakah masyarakat mengetahui tempat perlindungan, jalur evakuasi, dan cara memperoleh informasi resmi ketika jaringan komunikasi terganggu?
Pertanyaan-pertanyaan ini belum boleh dianggap sebagai persoalan kecil.
Membangun kesiapsiagaan masyarakat seharusnya tidak menjadi pekerjaan yang terlalu sulit bagi Indonesia. Kita mempunyai pengalaman panjang menghadapi berbagai bencana alam. BNPB, BPBD, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, relawan, dan komunitas masyarakat telah terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi modal untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih luas.
Pemerintah perlu menyusun panduan nasional yang mudah dipahami masyarakat, bukan untuk menimbulkan kepanikan atau mengajak masyarakat menimbun bahan pangan, melainkan untuk membangun kebiasaan mempersiapkan kebutuhan dasar secara bertanggung jawab.
Setiap keluarga perlu mendapatkan edukasi mengenai persediaan makanan dan air, obat-obatan, komunikasi darurat, dokumen penting, serta langkah menghadapi pemadaman listrik dan gangguan distribusi. Pemerintah juga perlu memperkuat cadangan pangan daerah, memperjelas mekanisme distribusi darurat, dan memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan.
Kesiapsiagaan juga harus menjangkau desa-desa. Tidak semua wilayah mempunyai akses transportasi, fasilitas kesehatan, dan jaringan komunikasi yang sama. Karena itu, kebijakan yang hanya mengandalkan pusat distribusi di kota-kota besar berpotensi meninggalkan masyarakat di wilayah terpencil.
Perspektif ini menjadi sangat penting bagi Kalimantan Barat.
Dengan karakter wilayah yang memiliki kawasan pedalaman, permukiman yang tersebar, serta sejumlah daerah yang bergantung pada jalur transportasi sungai dan darat, ketahanan logistik harus dibangun sampai tingkat desa. Kabupaten Sintang dan wilayah Kapuas Raya, misalnya, membutuhkan perhatian terhadap ketersediaan pangan lokal, kelancaran distribusi kebutuhan pokok, akses BBM, obat-obatan, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar ketika jalur distribusi mengalami gangguan.
Kita tidak bisa hanya mengandalkan pasokan dari luar daerah. Penguatan pertanian masyarakat, kebun pangan keluarga, lumbung pangan desa, diversifikasi sumber pangan, dan pengelolaan sumber daya lokal perlu menjadi bagian dari strategi ketahanan masyarakat.
Dalam konteks ini, desa bukan sekadar penerima bantuan ketika krisis terjadi. Desa harus menjadi bagian dari sistem ketahanan nasional.
Ada satu pelajaran penting dari negara-negara yang telah disebutkan: mempersiapkan masyarakat bukan berarti pemerintah sedang memastikan perang akan terjadi. Persiapan justru dilakukan karena negara tidak pernah bisa memastikan kapan dan dalam bentuk apa krisis akan datang.
Swedia tidak meminta masyarakat menyiapkan persediaan tujuh hari karena mereka mengetahui tanggal terjadinya perang. Taiwan tidak menerbitkan panduan keselamatan nasional karena invasi sudah dipastikan terjadi. Norwegia dan Finlandia juga tidak menganggap seluruh gangguan akan berujung pada konflik bersenjata.
Mereka memahami bahwa risiko harus diantisipasi sebelum berubah menjadi bencana.
Indonesia seharusnya memiliki cara berpikir yang sama. Kita tidak perlu menunggu konflik internasional meluas, harga pangan melonjak, BBM sulit diperoleh, atau distribusi barang terputus untuk mulai mengedukasi masyarakat.
Pemerintah perlu berhenti memandang ketahanan nasional hanya melalui angka produksi, pertumbuhan ekonomi, dan besarnya cadangan komoditas. Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah seberapa siap masyarakat menghadapi keadaan ketika sistem normal tidak lagi berjalan.
Kita membutuhkan kebijakan yang konkret: panduan kesiapsiagaan rumah tangga, simulasi keadaan darurat, penguatan cadangan pangan daerah, perlindungan infrastruktur penting, sistem informasi publik yang dapat diandalkan, serta keterlibatan organisasi masyarakat dan pemerintah desa.
Sebab, ketika krisis terjadi, masyarakat tidak akan bertanya berapa banyak dokumen kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah. Mereka akan bertanya apakah masih ada makanan untuk keluarga, apakah air bersih tersedia, apakah obat-obatan dapat diperoleh, apakah listrik dan komunikasi masih berfungsi, dan apakah negara hadir melindungi mereka.
Pada akhirnya, ketahanan nasional bukan sekadar tentang seberapa banyak beras tersimpan di gudang negara, seberapa besar anggaran pertahanan, atau seberapa tinggi angka produksi pangan. Ketahanan nasional adalah kemampuan sebuah negara memastikan rakyatnya tetap dapat hidup, bertahan, dan memperoleh perlindungan ketika keadaan berubah menjadi tidak menentu.
Jangan sampai kita terlalu sibuk merayakan swasembada, tetapi lupa mempersiapkan rakyat menghadapi kemungkinan terburuk. Sebab, negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu memproduksi kebutuhan sendiri, melainkan negara yang memastikan rakyatnya tidak menjadi korban pertama ketika krisis datang.
