Pertemuan ini jadi langkah kelompok Masyarakat sipil untuk memberikan tanggapan terhadap dokumen kebijakan yang disusun dengan minimnya partisipasi kelompok masyarakat sipil yang isinya malah mengatur tata kelola kelompok masyarakat sipil itu sendiri, hal ini jelas menimbulkan banyak pertanyaan, mulai dari tujuannya dokumen kebijakan ini disusun, relevansinya, hingga dampak dari kebijakan ini bagi kelompok Masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
