Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditunjuk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ia datang dengan reputasi ekonom lugas sekaligus tekad besar: mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6–7 persen, bahkan 8 persen sebagaimana target Presiden Prabowo. Ambisi ini terdengar manis di telinga rakyat, tapi tentu tidak sederhana untuk diwujudkan.
Langkah awalnya cukup berani. Ia mengalirkan Rp200 triliun dana pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Tujuannya jelas: menambah likuiditas agar bank lebih berani menyalurkan kredit. Namun berbeda dengan masa lalu, dana itu tidak boleh diparkir kembali di Surat Berharga Negara (SBN). Purbaya ingin koreksi sejarah: selama ini bank lebih nyaman membeli SBN ketimbang menyalurkan kredit, sehingga uang negara hanya berputar di lingkaran aman tanpa menyentuh sektor riil.
Dengan aturan baru ini, perbankan didorong mengalirkan dana langsung ke UMKM, sektor pangan, dan industri strategis. Konsep ini sering disebut sebagai manifestasi Soemitronomics—belanja berani, keberpihakan pada rakyat, dan kemandirian ekonomi—yang kini tidak lagi berhenti di seminar, tapi coba diwujudkan dalam tindakan nyata.
Namun, risiko besar tetap mengintai. Jika perbankan tetap memilih jalan mudah—mendanai konglomerasi dan proyek mercusuar—rakyat kecil hanya akan jadi penonton. Lebih berbahaya lagi, bila likuiditas yang longgar tidak diikuti kontrol ketat, harga kebutuhan pokok bisa melesat, inflasi meningkat, dan daya beli rakyat justru tergerus.
Di sinilah ujian utama Menkeu baru. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tapi haruslah pertumbuhan yang berpihak. Belanja negara tidak boleh hanya mempercantik laporan makro, melainkan menyentuh kebutuhan nyata: harga beras yang stabil, biaya sekolah terjangkau, layanan kesehatan membaik, dan lapangan kerja luas terbuka.
Purbaya mencoba menegakkan disiplin baru: belanja anggaran dipercepat dengan monitoring publik bulanan. Ia mengajak masyarakat ikut mengawasi. Keberanian ini menarik, tetapi tanpa pengawasan serius dari media, DPR, dan masyarakat sipil, arah baru bisa melenceng. Kejujurannya—“ekonomi kita dicekik”—harus dibuktikan dengan keberanian membela rakyat kecil, bukan hanya keberanian mengkritik masa lalu.
Menjanjikan pertumbuhan tinggi itu mudah, tetapi menjaga kepercayaan publik, disiplin defisit, dan stabilitas rupiah adalah pekerjaan berat. Bila arah kebijakan terlalu populis, utang bisa membengkak, dan generasi berikutnya yang menanggung beban.
Bagi rakyat kecil, ada dua hal penting. Pertama, tetap proaktif, jangan pasif: awasi, suarakan, dan tagih janji pemerintah agar uang negara benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat. Kedua, jangan terbuai jargon pertumbuhan atau label Soemitronomics. Ukuran keberhasilan Menkeu bukan angka di papan presentasi, melainkan seberapa mudah rakyat membeli beras, membayar listrik, mudah dan murah berobat di kala sakit, menyekolahkan anak, dan mengembangkan usaha.
Purbaya datang dengan gagasan besar dan pernyataan berani. Tapi sejarah akan menilai: apakah kebijakan itu sekadar koreksi wacana, atau sungguh-sungguh menghadirkan perubahan di meja makan rakyat.
Oleh: M. Hermayani Putera
