(Penulis: Syahroni Pratama)
Kita semua sama-sama mengetahui bahwannya Indonesia telah merdeka selama 81 tahun. Namun hal itu tidak dirasakan oleh teman-teman kita di tanah Papua. Disana era Kolonialisme masih terus berlanjut bahkan pasca kemerdekaan.
17 Agustus 1945 seharusnya menjadi hari kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya hari itu hanya seremonial perpindahan penjajahan dari negara asing ke para penguasa negeri ini.
Kita sepakat bahwasannya manusia memang membutuhkan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Sebab itu pemerintah menerapkan Swasembada pangan. Ironisnya tanah di Papua ditumbalkan dalam proyek yang besar-besaran tanpa memperhatikan AMDAL. Pembukaan kawasan hutan skala besar untuk proyek strategis nasional (PSN) perkebunan tebu, perkebunan sawit raksasa, Pertambangan dan lain-lain menjadi beberapa proyek yang sangat mengabaikan AMDAL.
Sebuah konspirasi yang dijalin oleh Pengusaha, Pemerintah, Aparat dan Militer. Pengusaha berperan sebagai konseptor dan investor, Pemerintah sebagai pemberi izin usaha sekaligus dewan komisaris sedangkan Aparat dan Militer berperan sebagai eksekutor di lapangan.
Keterlibatan Aparat dan TNI dalam proyek ini menjadi tanda tanya. Kenapa harus mereka? Apakah kita kekurangan buruh atau tenaga sipil?. Jelas konspirasi ini hanyalah sebuah ambisi dari beberapa orang yang tidak bertanggung jawab.
Tangisan, jeritan dan keputusasaan bercampur aduk. Sebagian rakyat Papua yang menuntut untuk merdeka, tidaklah bisa kita salahkan sepenuhnya. Sebab mereka yang sampai saat ini terus mengibarkan bendera merah putih tidak pernah di pandang sebagai warga negara Indonesia dan bahkan tidak dipandang sebagai manusia. Sebab Tindakan dari konspirasi ini sangat merusak ekosistem disana.
Fenomena yang terjadi disana tidak bis akita biarkan begitu saja. Papua bisa saja menjadi salah satunya dari banyak pulau di Indonesia yang di manfaatkan. Kerusakan ekosistem ini tidak bisa di diamkan dan harus kita lawan. Baik melalui media elektronik maupun melalui tuntutan aksi secara langsung masih harus terus berlanjut demi kelangsungan hidup di tanah Papua.
