WhatsAppImage2026-08-21at17.35.20

Nanga Ngeri, Agustus 2026 — Upaya memperkuat pengelolaan Hutan Desa di Nanga Ngeri terus dilakukan melalui inventarisasi keanekaragaman hayati sebagai salah satu bahan penyusunan indikasi zonasi. Kegiatan ini dilaksanakan selama enam hari di wilayah Hutan Desa Nanga Ngeri, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan melibatkan pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Tim GIS Gemawan, konsultan biodiversity dari UNTAN, serta Community Organizer (CO) Gemawan.

Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh informasi awal mengenai kondisi keanekaragaman hayati dan karakteristik ruang di dalam kawasan Hutan Desa. Data tersebut nantinya menjadi salah satu bahan penting dalam menentukan indikasi kawasan yang perlu mendapatkan perlindungan maupun wilayah yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Hutan Desa Nanga Ngeri memiliki luas izin sekitar 1.935 hektare. Dengan luasan tersebut, kegiatan inventarisasi tidak memungkinkan untuk menjangkau seluruh kawasan. Karena itu, survei dilakukan dengan menentukan jalur dan target lokasi berdasarkan informasi awal mengenai karakteristik wilayah, pengetahuan pengurus LPHD, serta informasi dari masyarakat.

Selama enam hari pengambilan data, tim berhasil melakukan survei melalui enam jalur dan mengumpulkan 62 titik koordinat. Pengambilan data dilakukan dengan observasi langsung, eksplorasi, dokumentasi, wawancara masyarakat, serta pencatatan koordinat lokasi.

Dalam pelaksanaannya, pengamatan tidak hanya dilakukan ketika tim telah sampai pada titik target. Perjalanan menuju lokasi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari proses observasi dan identifikasi. Jalur survei dirancang sedemikian rupa agar dalam satu perjalanan tim dapat menjangkau beberapa lokasi target sekaligus.

Menelusuri Ruang Penting dalam Hutan Desa

Salah satu fokus inventarisasi adalah mengenali lokasi-lokasi yang memiliki nilai ekologis dan sosial untuk menjadi bahan indikasi zona perlindungan.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain tembawang, gupung, keramat, sempadan sungai, dan kawasan perbukitan. Lokasi-lokasi tersebut diamati untuk memperoleh informasi mengenai kondisi habitat, keberadaan biodiversity, serta nilai pentingnya bagi masyarakat.

Di sisi lain, inventarisasi juga memperhatikan ruang-ruang yang selama ini dimanfaatkan masyarakat di dalam kawasan Hutan Desa. Beberapa di antaranya berupa kebun, ladang, kebun karet, wilayah yang memiliki potensi sawah, serta wilayah terbuka yang dikelola masyarakat.

Pendekatan tersebut dilakukan agar indikasi zonasi tidak hanya melihat kawasan dari aspek ekologis, tetapi juga mempertimbangkan pola pemanfaatan ruang dan hubungan masyarakat dengan wilayah Hutan Desa.

LPHD Terlibat Langsung dalam Proses Inventarisasi

Kegiatan ini melibatkan empat orang pengurus atau anggota LPHD Nanga Ngeri. Mereka tidak hanya mendampingi tim dalam perjalanan menuju lokasi, tetapi juga terlibat dalam proses observasi, identifikasi, pengambilan titik koordinat, dokumentasi, hingga diskusi mengenai lokasi-lokasi yang menjadi target survei.

Beberapa tokoh masyarakat juga diwawancarai untuk memperoleh informasi mengenai kondisi wilayah dan keberadaan biodiversity. Masyarakat turut membantu memberikan petunjuk jalur menuju sejumlah lokasi yang menjadi target inventarisasi.

Keterlibatan masyarakat dan LPHD menjadi penting karena terdapat informasi mengenai wilayah yang tidak selalu dapat diperoleh hanya melalui pengamatan teknis. Pengetahuan masyarakat mengenai sejarah pemanfaatan ruang, lokasi tertentu yang dianggap penting, serta kondisi lingkungan menjadi informasi pendukung dalam membaca kondisi kawasan.

Selain pengumpulan data, kegiatan ini juga menjadi proses pembelajaran bagi LPHD. Pengurus LPHD belajar secara langsung mengenai penggunaan GPS, proses pengumpulan data spasial, serta metode pengamatan biodiversity bersama Tim GIS Gemawan dan konsultan biodiversity dari UNTAN.

Menghadapi Medan dan Kondisi Lapangan

Pelaksanaan inventarisasi menghadapi kondisi medan yang cukup menantang. Jalur menuju lokasi survei memiliki medan yang tidak datar dan banyak melewati bukit-bukit kecil. Kegiatan juga berlangsung pada kondisi kemarau ketika debit sungai menurun sehingga ketersediaan air di lapangan cukup terbatas.

Cuaca yang panas juga menjadi salah satu tantangan selama pelaksanaan kegiatan. Untuk mempertimbangkan aspek keamanan dan efisiensi perjalanan, tim tidak melakukan penginapan di dalam hutan. Setiap hari tim kembali ke permukiman setelah menyelesaikan target survei.

Posisi permukiman yang relatif strategis dan berada di antara sejumlah lokasi target memungkinkan tim melakukan perjalanan pulang-pergi. Meskipun beberapa lokasi cukup jauh, strategi tersebut dinilai lebih aman dibandingkan harus melakukan perjalanan memutar lebih jauh di dalam kawasan hutan untuk mencari lokasi bermalam.

Data Masih dalam Tahap Pengolahan

Dari kegiatan selama enam hari tersebut, telah diperoleh 62 titik koordinat dan data hasil pengamatan lapangan melalui enam jalur survei. Namun, data tersebut masih merupakan data mentah dan belum menjadi hasil inventarisasi biodiversity final.

Data biodiversity masih dalam proses identifikasi dan pengolahan oleh konsultan biodiversity, sementara data spasial dan bahan indikasi zonasi sedang diproses oleh Tim GIS Gemawan.

Karena itu, hasil yang diperoleh pada tahap ini belum dapat digunakan sebagai hasil zonasi final. Data lapangan akan terlebih dahulu diolah dan kemudian dibawa ke dalam proses validasi bersama LPHD dan masyarakat.

Proses validasi nantinya menjadi ruang untuk memeriksa kembali hasil inventarisasi dan indikasi zonasi, termasuk memberikan kesempatan kepada pengurus LPHD dan masyarakat untuk memberikan koreksi, tambahan informasi, maupun masukan berdasarkan kondisi aktual dan pengetahuan lokal.

Dengan pendekatan tersebut, proses penyusunan zonasi diharapkan tidak berhenti pada hasil pemetaan teknis, tetapi menjadi proses yang melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah Hutan Desa.

Bagi LPHD Nanga Ngeri, kegiatan inventarisasi ini juga menjadi bagian dari proses memperkuat kapasitas kelembagaan. Pengalaman terlibat langsung dalam pengumpulan data dan pemetaan diharapkan dapat menjadi bekal bagi LPHD untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan wilayah Hutan Desa secara lebih mandiri pada masa mendatang.

Our Social Media

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *