(Oleh. Mira Lubis, dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Univ Tanjungpura)
Dalam bukunya The Two Cultures (1959), C. P. Snow mengkritik adanya jurang yang cukup dalam antara dua kelompok intelektual: ilmuwan dan humanis. Yang satu berbicara dalam bahasa angka, model, dan eksperimen. Yang lain berbicara dalam narasi, makna, dan pengalaman manusia. Masalahnya bukan sekadar berbeda, tapi tidak saling memahami. Di buku ini, Snow juga mengkritik adanya arogansi yang sebenarnya semu. Para ilmuwan (ahli teknik, matematikawan, dll) selalu merasa lebih pintar dan lebih sukses dibanding para humanis (ahli sosial, sejarah, sastra, dll). Sebaliknya para humanis juga sering menertawakan para ilmuwan sebagai kelompok yang terlalu pragmatis, dan tidak memahami kehidupan seutuhnya.
Kalau kita tarik ke konteks perencanaan wilayah dan kota (PWK), saya sering merasa, ini bukan sekadar teori lama, tetapi ini adalah realitas sehari-hari dewasa ini. Di satu sisi, kita punya pendekatan teknokratis: peta, GIS, analisis spasial, proyeksi pertumbuhan, hingga model mitigasi banjir. Semua ini penting, bahkan krusial. Apalagi di kota seperti Pontianak, yang hidup berdampingan dengan air, dengan parit, dengan dinamika sungai Kapuas. Bekerja tanpa data akan membuat kita kehilangan arah. Tapi di sisi lain, kota bukan melulu soal data teknis saja. Ada cerita warga yang tinggal di bantaran sungai, yang mungkin secara aturan “tidak boleh”, tapi secara historis dan sosial justru menjadi bagian penting dari identitas kota. Ada ibu-ibu yang membuka warung kecil di tepi parit. Ada anak-anak yang menjadikan ruang publik sebagai tempat bermain, bukan sekadar ruang hijau dalam dokumen perencanaan.
Di sinilah “dua budaya” itu terasa nyata. Kadang, perencanaan kota terlalu cepat menjadi “bahasa angka.” Kita sibuk menghitung koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), sempadan sungai, dan sebagainya. Tapi lupa bertanya: bagaimana ruang itu benar-benar digunakan? Apa maknanya bagi warga? Kenapa mereka tetap tinggal di sana, meskipun berisiko? Sebaliknya, pendekatan yang terlalu “humanis” tanpa basis teknis juga bisa bermasalah. Misalnya, kita terlalu fokus pada aspirasi masyarakat, tapi mengabaikan daya dukung lingkungan. Akhirnya, keputusan yang diambil justru tidak berkelanjutan. Jadi, bukan soal memilih salah satu. Tapi bagaimana menjembatani keduanya.
Dalam esai lanjutannya yang berjudul The Two Cultures: A Second Look (1963), C.P. Snow memperkenalkan konsep Third Culture (Budaya Ketiga) sebagai jembatan intelektual untuk menutup jurang pemisah antara ilmuwan dan intelektual sastra. Konsep ini merujuk pada munculnya kelompok pemikir baru, seperti praktisi ilmu sosial dan sosio-engineer, yang mampu mengintegrasikan keahlian teknis dengan pemahaman humaniora guna menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. Melalui pendekatan ini, Snow berharap komunikasi yang lebih efektif antara sains dan kebijakan publik dapat tercipta agar kemajuan teknologi benar-benar berdampak pada kesejahteraan manusia secara praktis dan luas.
Dalam pengalaman saya mengajar dan meneliti kota-kota tepian sungai di Kalimantan, justru titik paling menarik itu ada di tengah. Ketika data bertemu cerita, ketika peta bertemu memori kolektif, dan ketika regulasi bertemu realitas. Misalnya, dalam penelitian tentang parit di Pontianak. Secara teknis, parit adalah sistem drainase. Tapi secara sosial, ia adalah ruang hidup: tempat interaksi, ekonomi kecil, bahkan memori kolektif warga. Kalau kita hanya melihatnya sebagai “saluran air,” kita kehilangan setengah maknanya. Di sinilah pentingnya pendekatan multidisipliner dalam perencanaan kota. Kita tidak cukup hanya menjadi “engineer,” tapi juga harus sedikit menjadi sosiolog dan antropolog Tidak cukup membaca peta, tapi juga mendengar cerita.
Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan untuk menjembatani dua dunia ini adalah apa yang bisa kita sebut sebagai socio-engineering approach. Dalam praktiknya, ini bukan sekadar menggabungkan data teknis dengan partisipasi masyarakat secara formal, tapi benar-benar merancang proses perencanaan sebagai ruang dialog yang setara. Misalnya, dalam penataan kawasan tepian sungai, analisis hidrologi dan model banjir tetap menjadi dasar yang tidak bisa ditawar. Namun, hasilnya tidak langsung “diturunkan” menjadi kebijakan, melainkan dibawa kembali ke masyarakat melalui forum diskusi, pemetaan partisipatif, atau bahkan simulasi sederhana yang bisa dipahami warga. Di sisi lain, pengetahuan lokal seperti pengalaman warga membaca tanda-tanda air naik, pola pasang surut, atau sejarah banjir dianggap sebagai data yang sama pentingnya dengan data teknis. Pendekatan ini juga menuntut perencana untuk bekerja secara berulang: merancang menguji mendengar ulang lalu menyesuaikan. Jadi bukan perencanaan yang sekali jadi, tapi proses yang terus belajar. Memang terkesan ada kerja ekstra dibanding perencanaan konvensional, namun dalam banyak kasus lebih bertahan dalam jangka panjang dan lebih diterima secara sosial.
Hingga saat ini, pemikiran Snow terasa masih sangat relevan. Mungkin ia tidak pernah membayangkan Pontianak, tapi gagasannya dapat membantu menjelaskan apa yang terjadi di kota ini, dan pada perencanaan kota dewasa ini. Kota bukan hanya soal bagaimana ia dirancang. Tapi bagaimana ia dihidupi. Dan tugas perencana kota mungkin terlalu muluk untuk bisa menyatukan dua budaya itu secara sempurna. Tapi setidaknya bagaimana agar dua budaya ini mau saling mendengar.
