(Oleh: Eko Bintara Saktiawan)
Pada relasi ordinasi hierarkis,
kekuasaan hanyalah titipan peran—
bukan mahkota yang melekat pada jiwa.
Relasi, kata Émile Durkheim,
adalah simpul-simpul keterikatan sosial
yang menyatukan individu dalam satu sistem makna dan fungsi.
Ia hidup dalam interaksi
bukan berdiri sendiri sebagai kuasa yang mutlak.
Ordinasi, dalam bayang pemikiran Max Weber,
menjelma sebagai tatanan rasional-legal
di mana kewenangan dilekatkan pada jabatan,
bukan pada diri manusia yang memegangnya.
Ia adalah mekanisme, bukan mahkota.
Dan hierarki, sebagaimana tergambar dalam teori organisasi oleh Henri Fayol,
adalah rantai bertingkat dari tanggung jawab dan koordinasi
jalur yang memastikan keteraturan,
bukan legitimasi untuk menundukkan.
Masih pada relasi dimaksud, terdapat :
1. Tugas.
Merupakan amanah kerja
serangkaian aktivitas yang harus dijalankan
sesuai peran yang diemban.
2. Wewenang.
Merupakan batas kuasa yang dilekatkan
hak untuk mengambil keputusan dalam koridor tertentu.
3. Tanggung jawab.
Merupakan konsekuensi moral dan profesional
kesediaan untuk menanggung akibat dari setiap keputusan dan tindakan.
Seringkali didapati, superordinat terjebak pada ilusi ketinggian,
mengira dirinya pusat, bukan bagian dari sistem.
Dari sanalah lahir penyimpangan:
ketika wewenang berubah menjadi penindasan,
dan aturan dijadikan alat, bukan amanah.
Padahal, posisi itu fana
dibatasi ruang, waktu, dan struktur;
bukan identitas abadi yang berhak menguasai manusia lain.
Dan ada ironi yang jarang disadari:
kita mengenal “insubordinasi” sebagai pelanggaran dari bawah,
namun tak pernah benar-benar mengakui “insuperordinasi” dari atas.
Seolah-olah kesalahan hanya mungkin lahir dari yang dipimpin,
bukan dari yang memimpin.
Padahal, keduanya memiliki peluang yang sama
untuk menyimpang dari makna kewenangan
yang sejatinya hanya dititipkan
demi tertibnya pengelolaan,
demi tegaknya tugas, pokok, dan fungsi,
demi tercapainya tujuan organisasi.
Maka harus ditegaskan:
tugas, wewenang, dan tanggung jawab
yang dilekatkan pada setiap awak organisasi
bukanlah ruang pelampiasan hasrat pribadi,
bukan panggung bagi ego untuk berkuasa.
Ia ada untuk satu tujuan yang lebih besar
menggerakkan sistem, menjaga keteraturan,
dan memastikan setiap peran berjalan
menuju arah yang sama: tujuan organisasi.
Kesalahan memaknai jabatan
melahirkan distorsi yang berbahaya:
ketika yang memimpin merasa harus dilayani,
bukan melayani.
Dari sana, hubungan berubah arah
dari kolaborasi menjadi dominasi,
dari koordinasi menjadi subordinasi yang menekan.
Bawahan tidak lagi dipandang sebagai mitra kerja,
melainkan alat pemenuh kehendak.
Perintah kehilangan makna profesionalnya,
dan menjelma menjadi tuntutan personal.
Akibatnya,
rasa hormat berubah menjadi keterpaksaan,
loyalitas berubah menjadi ketakutan,
dan kinerja kehilangan ruh pengabdian.
Seperti diingatkan oleh Abraham Lincoln:
“Jika ingin mengetahui karakter seseorang, beri ia kekuasaan.”
Sebab kekuasaan tidak mengubah manusia—
ia hanya menyingkap siapa dirinya sebenarnya.
Ketika kewenangan disalahmaknai,
organisasi kehilangan arah.
Ketika ego mengambil alih peran,
amanah berubah menjadi beban bagi yang lain.
Sejatinya jabatan tidak pernah diciptakan untuk meninggikan manusia,
melainkan untuk menertibkan peran.
Dan di situlah,
kekuasaan diuji maknanya
apakah tetap sebagai amanah,
atau telah jatuh menjadi dalih?.
