Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, sejumlah indikator kinerja pendidikan di Kalbar menunjukkan tren positif. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mencatat peningkatan pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sepanjang 2025.
RLS Kalbar pada 2025 tercatat mencapai 8,07 tahun atau naik 0,29 poin dibanding 2024 yang berada di angka 7,78 tahun. Sementara itu, HLS meningkat menjadi 12,69 tahun dari sebelumnya 12,68 tahun.
Peningkatan RLS menunjukkan rata-rata masyarakat Kalbar kini mampu menempuh pendidikan hingga setara kelas II SMP. Kondisi ini juga menjadi indikasi menurunnya angka putus sekolah dan semakin banyak anak yang mampu bertahan di jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal, mengatakan peningkatan indikator pendidikan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan secara bertahap.
“Untuk mencapai itu tentu diperlukan akses pendidikan yang memadai, ketersediaan guru, pembangunan sekolah, penyediaan buku, dan berbagai dukungan lainnya. Itu yang terus kami upayakan,” ujarnya.
Penguatan akses pendidikan juga diwujudkan melalui program rehabilitasi sarana pendidikan. Pada 2025, sebanyak 26 SMA di Kalbar telah direvitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp36,16 miliar.
Di sisi lain, HLS menggambarkan peluang pendidikan yang dapat ditempuh anak usia sekolah saat ini. Dengan capaian 12,69 tahun, anak-anak di Kalbar diproyeksikan memiliki kesempatan bersekolah hingga jenjang SMA bahkan mendekati perguruan tinggi.
Untuk menekan angka putus sekolah, Pemprov Kalbar juga menjalankan Program Retrieval yang mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2021. Program ini menyasar siswa putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan melalui dukungan bantuan sebesar Rp2 juta per bulan untuk setiap siswa.
Pada 2025, program tersebut menjangkau lima siswa SMK dengan total anggaran Rp120 juta selama satu tahun. Bantuan diberikan untuk mendukung kebutuhan administrasi sekolah, perlengkapan pendidikan, transportasi, konsumsi, penginapan, hingga uang saku siswa.
Menurut Syarif Faisal, data penerima program diperoleh dari satuan pendidikan dan diverifikasi oleh bidang PSMK bersama pengawas sekolah agar bantuan tepat sasaran.
“Untuk memastikan stimulus ini tepat sasaran, data penerima kami minta dari satuan pendidikan dan kemudian diverifikasi oleh bidang PSMK serta pengawas sekolah,” katanya.
Pendekatan ini menunjukkan persoalan putus sekolah tidak hanya berkaitan dengan motivasi belajar, tetapi juga dipengaruhi faktor ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan. Dengan bantuan rutin tersebut, siswa diharapkan dapat kembali melanjutkan pendidikan tanpa terbebani kebutuhan harian.
Peningkatan indikator RLS dan HLS ini turut memperkuat kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat, seiring semakin terbukanya akses dan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di berbagai wilayah.
