Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan. Saat ini keterbatasan APBD tidak menjadi hambatan untuk memajukan pendidikan di Kalbar.
Melalui pendekatan kolaboratif dan pembiayaan kreatif, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengarahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud Kalbar) untuk menggandeng pihak ketiga, khususnya perusahaan-perusahaan di daerah.
Ria Norsan, sebelumnya menegaskan bahwa persoalan anak tidak sekolah menjadi salah satu fokus utama yang harus segera ditangani. Salah satu strategi yang kini dijalankan adalah mendorong perusahaan, terutama sektor perkebunan sawit, untuk menyalurkan program CSR mereka dalam bentuk dukungan pendidikan bagi karyawan maupun masyarakat sekitar.
Hal ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal yang mengatakan bahwa perusahaan memberikan beasiswa kepada pegawai dan warga sekitar untuk melanjutkan pendidikan, baik dari jenjang SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA.
“Proses belajar tidak selalu harus berlangsung di sekolah formal, tetapi bisa dilaksanakan di lingkungan kantor atau lokasi kerja, serta di sekolah terdekat seperti SMA dan SMK di sekitar wilayah tersebut,” ujar Syarif Faisal.
Ia mengatakan jika dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan tenaga pendidik atau tutor, maka guru-guru SMA dan SMK dari Pemprov Kalbar turut dilibatkan untuk mendukung proses pembelajaran.
“Nah bagaimana kalau mereka kekurangan guru atau tutor, ya guru-guru SMA-SMK kita yang libatkan disitu,” katanya.
Ia mengatakan skema kerja sama ini bukan sekadar wacana. Program tersebut sudah berjalan di Kabupaten Ketapang, tepatnya saat kunjungan Gubernur ke SMK Nanga Tayap dan SMK Air Upas, di mana kolaborasi antara sekolah dan perusahaan telah diterapkan.
Pola kerjasama serupa juga telah diluncurkan di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang dengan melibatkan perusahaan setempat untuk mendukung akses pendidikan masyarakat.
“Ini untuk mendukung tadi anak-anak yang sudah usia lewat, anak-anak yang masih di usia sekolah, itu kita dekatkan, kita bangun sekolahnya, atau dengan pendidikan layanan khusus,” jelasnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret Pemprov Kalbar dalam mendekatkan akses pendidikan kepada anak-anak usia sekolah maupun mereka yang telah melewati usia sekolah formal, dengan menghadirkan layanan pendidikan lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal dan tempat bekerja mereka.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Kalbar berharap persoalan anak tidak sekolah dapat ditekan secara signifikan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penopang utama kenaikan IPM di daerah.
