Putra Daerah Kalimantan
Transmigrasi kembali digaungkan pemerintah. Dibalut semangat modernisasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi, program ini tampak menjanjikan di atas kertas. Namun, bagi kami, masyarakat lokal Kalimantan, program ini menyimpan kekhawatiran lama yang belum tuntas dijawab: apakah transmigrasi benar-benar adil bagi kami yang sudah lama hidup dan menjaga tanah ini?
Program transmigrasi modern yang kini sedang dikembangkan mencakup pelibatan akademisi, riset teknologi, hingga pelatihan vokasi. Bahkan ribuan anak muda dari luar daerah akan dikirim melalui program Ekspedisi Patriot untuk membina dan mendampingi masyarakat di kawasan transmigrasi. Sebuah program yang tampak inklusif. Namun di balik gemerlap wacana itu, kami bertanya: di mana posisi masyarakat lokal Kalimantan dalam skema pembangunan besar ini?
Tanah Kami, Tapi Kami Tak Diutamakan
Selama puluhan tahun, masyarakat lokal Kalimantan telah menerima dampak transmigrasi: dari tergusurnya hak atas tanah, konflik sosial, hingga terpinggirkannya nilai-nilai budaya lokal. Dalam banyak kasus, transmigran justru mendapat prioritas akses terhadap lahan, fasilitas pertanian, bahkan program pemerintah. Ironis, kami yang menetap dan menjaga tanah ini justru diperlakukan seperti warga lapis kedua.
Keadilan sosial seharusnya berarti memajukan yang tertinggal, bukan mendatangkan yang baru sambil melupakan yang lama. Sayangnya, narasi pembangunan yang digulirkan sering kali tidak berbicara dalam bahasa kami, tidak berdiri di atas kebutuhan kami.
Ancaman Sosial dan Budaya yang Nyata
Transmigrasi, jika tidak dikawal dengan pendekatan budaya dan partisipatif, akan memunculkan potensi konflik horizontal. Perbedaan bahasa, agama, nilai-nilai sosial, dan pola kehidupan bisa menjadi sumber gesekan. Sudah banyak contohnya, dari sengketa tanah hingga gesekan antara kelompok lokal dan pendatang yang membesar karena ketimpangan akses ekonomi.
Lebih dari itu, transmigrasi juga membawa ancaman terhadap identitas budaya masyarakat adat. Di banyak tempat, anak-anak Dayak, Punan, dan suku lainnya mulai kehilangan bahasa ibunya, kehilangan ikatan dengan tanah leluhur, dan hidup dalam sistem yang tidak memahami sejarah dan nilai-nilai mereka.
Ekonomi untuk Siapa?
Program pencetakan sawah, pembangunan food estate, dan pengembangan kawasan transmigrasi kerap diklaim sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Namun siapa yang mengelola lahan-lahan itu? Siapa yang menentukan tata ruang dan siapa yang menikmati hasilnya?
Di lapangan, lahan-lahan produktif sering kali diambil dari kawasan hutan adat dan tanah ulayat masyarakat lokal. Kami kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan. Yang tersisa hanyalah janji kesejahteraan yang kerap datang terlalu lambat atau tidak pernah datang sama sekali.
Membangun Tanpa Menggusur
Kami tidak anti pembangunan. Kami pun tidak menolak saudara-saudara dari daerah lain untuk hidup bersama kami. Namun yang kami minta sederhana: jadikan kami subjek pembangunan, bukan hanya objek atau penonton. Jangan jadikan Kalimantan sebagai halaman belakang negara ini.
Pemerintah perlu meninjau ulang skema transmigrasi baru ini. Evaluasi mendalam harus dilakukan, terutama terkait dampak sosial-budaya dan distribusi keadilan ekonomi. Moratorium terhadap ekspansi transmigrasi ke wilayah adat harus dipertimbangkan, hingga ada jaminan perlindungan atas hak masyarakat lokal.
Pembangunan sejati tidak menyingkirkan, tapi merangkul. Kalimantan bukan ruang kosong yang siap diisi, tapi rumah yang sudah hidup, lengkap dengan sejarah, adat, dan cita-cita.
Oleh: Sinyal Terakhir
