Menjelang peringatan Hari Proklamasi, kita biasanya menoleh ke belakang: mengenang para pejuang, membaca ulang teks Proklamasi, dan membicarakan kembali arti “merdeka”. Namun, kali ini mari menoleh lebih jauh—ke abad ke-18—kepada sebuah republik yang pernah berdiri di pedalaman Kalimantan Barat: Republik Lanfang.
Didirikan pada 1777 oleh komunitas Hakka asal Meixian, Guangdong, Tiongkok, di bawah kepemimpinan Luo Fangbo (kadang ditulis Low Lan Pak dalam transliterasi Hakka lama), republik ini unik karena memadukan tata kelola demokratis-oligarkis yang sarat dengan adat Tionghoa dan kearifan lokal. Lanfang lahir di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan Dinasti Qing dan menjalin hubungan yang kompleks dengan kesultanan Melayu, seperti Sambas, Mempawah, dan Landak—hubungan yang silih berganti dari simbiosis, menjadi kompetisi, hingga berujung konflik terbuka, bergantung pada dinamika ekonomi dan politik pada masanya.
Republik Lanfang merupakan bagian dari rangkaian kongsi tambang emas Tionghoa yang tersebar di wilayah Mandor dan sekitarnya. Struktur pemerintahannya dipimpin oleh seorang “presiden” yang dipilih oleh dewan pusat (zongting), sedangkan keputusan penting diambil secara kolektif. Dalam konteks zamannya, bentuk ini tergolong langka sekaligus maju dan progresif di Asia Tenggara. Lanfang lahir dari semangat kolektivitas komunitas Hakka perantauan yang terbiasa mengandalkan solidaritas internal untuk bertahan di tanah asing. Keberadaannya menunjukkan bahwa konsep “republik” bukanlah produk Barat semata, melainkan juga hasil adaptasi nilai-nilai komunitas diaspora terhadap lingkungan sosial-ekonomi setempat.
Namun, keberadaan Lanfang tidak berlangsung selamanya. Pada 1884, setelah melewati periode konflik dengan kongsi lain dan tekanan eksternal, Lanfang dibubarkan oleh kekuatan kolonial Belanda. Pembubaran ini memicu eksodus besar-besaran warga Hakka dari Kalimantan Barat. Sebagian kembali ke Tiongkok, sementara tidak sedikit yang mengalihkan langkah ke pusat-pusat perdagangan baru di Semenanjung Malaya dan Pulau Singapura, yang pada masa itu mulai berkembang sebagai pelabuhan strategis di bawah kekuasaan Inggris.
Perpindahan tersebut menjadi salah satu jalur awal terbentuknya basis kuat diaspora Hakka di wilayah yang kelak menjadi Singapura modern. Mereka membawa modal sosial, keahlian dagang, jaringan perantauan, dan pengalaman mengelola organisasi mandiri seperti kongsi. Di tengah kompetisi etnis dan kelas pada masa kolonial Inggris, komunitas Hakka dikenal sebagai pekerja keras, ulet, dan adaptif. Banyak di antara mereka kemudian beralih dari sektor tambang ke perdagangan, properti, perkapalan, dan industri.
Salah satu keturunan keluarga Hakka yang paling menonjol adalah Lee Kuan Yew, pendiri sekaligus Perdana Menteri pertama Singapura. Meskipun garis keluarganya telah melewati beberapa generasi sejak leluhurnya bermigrasi dari Tiongkok Selatan, nilai-nilai yang mengakar—seperti etos kerja keras, pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial, dan manajemen komunitas yang disiplin—masih dapat ditelusuri dari tradisi Hakka. Kepemimpinan Lee, yang memadukan pragmatisme ekonomi dengan kendali politik yang ketat, membentuk wajah Singapura modern sebagai negara kota yang efisien, makmur, dan berpengaruh di Asia Tenggara.
Namun, keberhasilan Singapura modern tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan kritis: keberhasilan untuk siapa? Pertumbuhan ekonomi yang pesat memang membawa standar hidup tinggi, infrastruktur kelas dunia, dan reputasi internasional. Akan tetapi, kondisi tersebut juga mengukuhkan dominasi kelompok etnis tertentu—termasuk sebagian besar elite politik dan bisnis yang berasal dari diaspora Hakka dan Tionghoa lainnya—sementara masyarakat bumiputra Melayu kerap berada di pinggiran, baik dalam representasi politik maupun akses terhadap peluang ekonomi strategis.
Ketimpangan ini bukan semata-mata warisan kolonial, melainkan juga hasil dari kebijakan negara yang secara tersirat mengedepankan meritokrasi dengan standar kompetisi yang sering kali lebih mudah diakses oleh kelompok yang telah memiliki modal sosial, modal ekonomi, dan jaringan global sejak lama. Dalam hal ini, Singapura modern mewarisi sebagian dinamika sosial-ekonomi yang juga pernah membentuk Lanfang: solidaritas internal komunitas diaspora yang kuat, kemampuan adaptasi yang tinggi, dan penguasaan sektor-sektor strategis. Perbedaannya, di Singapura sistem ini dilembagakan dalam struktur negara yang kuat dan stabil, sedangkan di Lanfang ia bertahan dalam skala terbatas dan akhirnya runtuh di bawah tekanan kekuatan eksternal.
Sejarah Lanfang memberi pelajaran ganda. Di satu sisi, ia menunjukkan bagaimana komunitas diaspora mampu membangun tata kelola yang efektif dan berdaya tahan di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, bahkan berinteraksi harmonis dengan masyarakat lokal pada tahap awal. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kekuatan komunitas tertutup dapat menjadi sumber eksklusi bagi kelompok lain yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan jaringan yang sama. Inilah dilema yang juga dapat kita lihat di Singapura: antara meritokrasi yang diidealkan dan ketimpangan struktural yang nyata.
Menariknya, dalam ingatan kolektif masyarakat Kalimantan Barat—bahkan dalam konteks Indonesia—Lanfang kerap disebut sekadar sebagai “kongsi Tionghoa” atau “negara kecil” yang dianggap kurang relevan dengan narasi besar kemerdekaan Indonesia. Padahal, jika dibaca secara kritis, sejarahnya membuka percakapan penting tentang migrasi, hubungan antaretnis, tata kelola lokal, dan pembentukan identitas politik di Asia Tenggara. Dari Lanfang hingga Singapura, benang merahnya adalah peran besar diaspora Hakka dalam membentuk ruang ekonomi-politik kawasan, baik di tingkat lokal maupun negara-bangsa.
Memperingati kemerdekaan seharusnya tidak hanya mengulang kisah heroik nasional, tetapi juga menelisik sejarah-sejarah “pinggiran” yang ternyata memengaruhi jalannya sejarah besar. Lanfang memang runtuh lebih dari seabad lalu (berdiri pada 1777 dan dibubarkan oleh Belanda pada 1884), tetapi warisannya masih terasa dalam arus migrasi, struktur sosial, dan konfigurasi kekuasaan di Asia Tenggara. Dari Singapura, kita dapat melihat bagaimana warisan tersebut berkembang menjadi kekuatan global, sambil menyisakan pekerjaan rumah besar mengenai keadilan sosial dan representasi politik yang setara bagi semua kelompok.
Mungkin di sinilah kemerdekaan menemukan makna yang lebih dalam: bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Sejarah Lanfang dan Singapura memberi kita cermin untuk bertanya—bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada diri kita sendiri—apakah kita telah membangun masyarakat yang benar-benar merdeka, setara, dan inklusif.
Oleh: M. Hermayani Putera
