Sejarah Indonesia kerap ditulis dengan kacamata Jawa-sentris. Narasi besar tentang pendudukan Jepang, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hingga Proklamasi 17 Agustus 1945, hampir selalu berangkat dari pengalaman elite politik di Jawa. Namun di daerah lain—termasuk Kalimantan Barat—jejak sejarahnya sangat berbeda: pahit, getir, dan berdarah-darah.
Di Kalbar, sejak awal kedatangan Jepang, rakyat langsung berhadapan dengan kekerasan brutal. Pada 19 Desember 1941, sembilan pesawat Jepang membombardir Kota Pontianak. Sejak itu, pembunuhan, pemerkosaan, dan represi berlangsung tanpa henti. Puncaknya adalah Tragedi Mandor (1943–1944), ketika ribuan tokoh masyarakat—pemimpin adat, ulama, cendekiawan, hingga bangsawan—dibantai secara sistematis. Menurut data resmi Pemerintah Kalimantan Barat dan catatan sejarawan, korban mencapai lebih dari 21.037 jiwa yang dipancung dan dikubur massal di Mandor (Monumen Mandor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat).
Bandingkan dengan Jawa. Di sana, elite politik masih diberi ruang untuk berpolitik, meski dalam kerangka pendudukan Jepang. BPUPKI dan PPKI memang bentukan Jepang, tetapi justru ruang itulah yang dimanfaatkan Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan untuk menyiapkan fondasi negara. Janji “kemerdekaan jika Jepang menang perang” diputar-balik menjadi celah strategis untuk merancang proklamasi jauh sebelum Jepang benar-benar tumbang.
Secara hukum internasional, wilayah jajahan harus dikembalikan ke status sebelum pendudukan. Di Kalbar, itu berarti kembali ke struktur zelfbesturen Hindia Belanda, di mana 12 kesultanan terikat perjanjian dengan Belanda. Di Jawa, sebagian besar wilayah berada langsung di bawah kekuasaan kolonial Belanda (kecuali Yogyakarta dan Surakarta). Maka, pasca-1945 muncul berbagai badan bentukan Belanda—seperti Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang termasuk dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), semacam forum musyawarah negara-negara bagian buatan Belanda. Organisasi ini kerap dicap “boneka Belanda”. Padahal, jika ditelisik lebih jauh, DIKB dan BFO tidak melulu tunduk: ada pula ruang diplomasi, negosiasi, bahkan perlawanan terselubung terhadap Belanda.
Sultan Hamid II, Sultan Pontianak ke-7, adalah contohnya. Ia, melalui BFO, berperan melobi Belanda agar membebaskan Soekarno, Hatta, dan Sjahrir dari pengasingan di Bangka. Kesultanan Pontianak juga memberi dukungan militer—pistol, meriam, hingga senapan—kepada Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian menjadi TNI, dalam menghadapi Belanda di Jawa. Fakta ini menegaskan: Kalbar bukan penonton, melainkan bagian aktif dari perjuangan republik. Ironisnya, Sultan Hamid II—perancang lambang negara Garuda Pancasila—justru dicap sebagai “pengkhianat” atau “pemberontak” dalam catatan sejarah resmi republik. Narasi ini menutup rapat peran pentingnya dalam diplomasi dan kontribusinya bagi republik.
Di sinilah relevansi rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Agenda besar ini perlu meluruskan catatan yang timpang, termasuk kisah Sultan Hamid II. Melihat sejarah dengan lensa lebih adil bukan sekadar rekonsiliasi masa lalu, tetapi juga penghargaan atas kontribusi berbagai daerah, termasuk Kalbar, yang turut menopang berdirinya republik.
Mengapa narasi besar sejarah kita jarang menyinggung pengalaman Kalbar? Di sinilah masalah nasionalisme yang kerap terpusat di Jawa. Padahal, jalan menuju Indonesia merdeka tidak tunggal. Di satu sisi, ada strategi politik-legal cerdik yang dimainkan elite nasional di Jawa. Di sisi lain, ada penderitaan tragis rakyat Kalbar—korban represi kejam pendudukan Jepang—namun juga pemberi kontribusi nyata dalam mempertahankan republik dari Belanda.
Refleksi pentingnya: kita tidak boleh menyempitkan sejarah ke satu jalur tunggal. Indonesia merdeka bukan hanya hasil kerja BPUPKI, PPKI, atau Proklamasi di Jakarta, melainkan akumulasi pengalaman daerah, termasuk tragedi Mandor. Sejarah itu harus dipulihkan agar generasi muda sadar: republik ini berdiri bukan hanya karena politik elite, tetapi juga dari darah dan air mata rakyat di daerah.
Proyek revisi sejarah nasional yang kini didorong pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Kebudayaan di bawah komando Fadli Zon, adalah langkah strategis. Lebih dari sekadar memperbaiki catatan sejarah—termasuk tentang Sultan Hamid II—ini juga soal mengakui luka daerah, seperti Mandor, sekaligus memastikan generasi muda mengerti bahwa kemerdekaan adalah buah dari perjuangan luas, bukan sekadar narasi elite di Jawa.
Kita perlu mendukung proyek ini, dengan catatan: prosesnya harus ditempuh dengan riset mendalam, keterlibatan akademisi dan publik, serta waktu yang matang. Jangan hanya mengejar target politik atau moral, melainkan berlandaskan kebutuhan untuk menghadirkan sejarah yang sahih, adil, dan menyeluruh.
Kalbar dan Jawa sama-sama berperan. Bedanya hanya pada bentuk pengalaman: Jawa melalui politik kolaborasi yang strategis, Kalbar melalui perlawanan berdarah. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Sebab Indonesia adalah sebuah narasi besar, hasil pergulatan beragam jalan sejarah—semuanya sah, semuanya penting, semuanya harus diakui.
Pontianak, 23 Agustus 2025
Oleh: M. Hermayani Putera
