Sumber Foto/Felldy Utama
Oleh: M. Hermayani Putera
Muktamar partai politik sejatinya adalah ruang strategis untuk menyatukan gagasan, menyusun arah perjuangan, dan memperkuat konsolidasi. Namun, yang terjadi dalam Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada 27 September 2025 justru menghadirkan pemandangan memalukan: dua kubu kepengurusan, saling teriak, saling hujat, bahkan adu fisik.
Sebuah ironi yang begitu mencolok, mengingat PPP lahir dan tumbuh dengan membawa label partai Islam.
Islam mengajarkan bahwa musyawarah adalah jalan utama dalam menyelesaikan perbedaan. Rasulullah SAW memberi teladan bagaimana konflik diselesaikan dengan kelapangan hati, kelembutan akhlak, dan kesediaan untuk mengalah demi persatuan umat.
Ketika prinsip itu ditinggalkan, dan yang ditonjolkan adalah ego pribadi maupun kepentingan kelompok, maka yang lahir bukanlah musyawarah, melainkan pertarungan liar tanpa kendali. Itulah yang kini tampak dari tubuh PPP.
Konflik internal yang ditandai dengan teriakan dan adu fisik bukan sekadar soal perebutan kursi kepemimpinan. Ia adalah gejala dari hilangnya adab dan akhlak dalam berpolitik. Politik yang seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan nilai-nilai luhur Islam dan kemaslahatan umat, justru direduksi menjadi arena pertarungan kekuasaan yang kasar dan jauh dari martabat.
Perilaku elit PPP dalam Muktamar X bukan hanya mempermalukan partai itu sendiri, tetapi juga mencederai kepercayaan umat Islam Indonesia. Umat tentu berharap partai yang mengusung nama Islam tampil dengan keteladanan: santun dalam berdebat, bijak dalam berbeda, dan tegas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ketika yang diperlihatkan justru sebaliknya, PPP berpotensi kehilangan relevansi dan ditinggalkan umat yang semakin kritis terhadap perilaku elit politik.
PPP seharusnya belajar dari sejarah. Partai ini lahir dari fusi partai-partai Islam dengan harapan mampu menjadi rumah besar politik umat. Tetapi sejak awal, konflik internal, perpecahan, dan tarik-menarik kepentingan tak pernah lepas dari perjalanan PPP.
Muktamar yang berakhir ricuh hanyalah episode baru dari luka lama yang belum pernah benar-benar disembuhkan.
Jika PPP ingin bertahan sebagai partai Islam yang bermartabat, maka jalan satu-satunya adalah kembali ke prinsip dasar: menegakkan politik berlandaskan akhlak. Akhlak dalam berpolitik berarti mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi, menempatkan musyawarah di atas arogansi, serta menjadikan amanah umat sebagai kompas dalam setiap keputusan.
Tanpa itu, PPP hanya akan menjadi partai dengan nama Islam tetapi miskin keteladanan Islami.
Refleksi ini penting, bukan sekadar untuk PPP, tetapi juga bagi semua partai politik yang mengusung identitas agama maupun nilai moral tertentu. Politik tanpa akhlak hanyalah perebutan kursi. Sementara politik dengan akhlak adalah ikhtiar mulia untuk menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan bersama.
Muktamar yang rusuh seharusnya menjadi alarm peringatan bagi PPP. Umat masih menunggu partai Islam yang benar-benar menghidupkan nilai Islam, bukan sekadar menempelkan simbolnya. Jika alarm ini diabaikan, sejarah mungkin akan mencatat PPP sebagai partai yang gagal merawat persatuan, kehilangan relevansi, dan tenggelam dalam pertarungan kecil yang tak pernah usai.
Pontianak, 29 September 2025
