Oleh: Pijaraya
Program ini adalah salah satu janji kampanye Presiden Prabowo yang jadi perhatian publik. yang mana pemerintah ingin menyediakan makanan bergizi bagi pelajar, anak usia dini (PAUD), santri, hingga ibu hamil, agar masalah stunting dan gizi buruk bisa ditekan. namun apa yang kita saksikan belakangan justru seolah berbanding terbalik dengan tujuan awalnya. Kasus keracunan massal di beberapa daerah jadi perbincangan publik bahkan Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 4.711 kasus keracunan yang terhitung sejak awal pelaksanaan program yang memakan anggaran sebesar ± Rp 71 triliun melalui APBN hingga 109 triliun yang diproyeksikan pada tahun 2026 untuk menjangkau penerima manfaat yang lebih luas.
Sebelum masuk pada “kenapa banyak korban keracunan massal?”, kita perlu melihat program MBG dari beberapa aspek penting. Pertama adalah politik, MBG ini jadi simbol janji besar Prabowo. Kalau berhasil, bisa jadi legacy seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di era SBY atau BPJS di era Jokowi. Tapi kalau gagal atau banyak masalah, ini bisa jadi bumerang yang dipakai lawan politik untuk menyerang pemerintah. jadi ini bukan hanya soal gizi yang harus dipenuhi, tapi juga beban political branding agar masyarakat tetap yakin bahwa Prabowo bisa memenuhi janjinya.
Selain sisi politik, program ini memberikan tekanan pada ekonomi dan anggaran negara yang diperkirakan butuh ratusan triliun per tahun. Angka yang sangat besar, bahkan bisa lebih dari 2 kali lipat anggaran kesehatan saat ini yang tentunya juga berdampak pada anggaran lain sehingga terjadi “efisiensi anggaran” pada sektor krusial lainnya seperti infrastruktur, subsidi energi, kesehatan, bahkan pendidikan demi program ini. seandainya program ini dikelola dengan baik uang itu bisa berputar di ekonomi lokal misalnya sayur dari petani, telur dari peternak desa, nasi bungkus dari UMKM katering lokal. Tapi kalau salah kelola, bisa jadi lahan empuk korporasi besar dan malah mematikan usaha kecil.
Tentunya pada sisi sosial kita berharap program ini dapat dengan serius menekan angka stunting, bisa meningkatkan daya konsentrasi siswa saat belajar, karena banyak anak sekolah datang dengan perut kosong. Tetapi kita melihat kenyataan bahwa terjadi keracunan massal, distribusi tidak merata, dan hanya beberapa daerah kota yang lancar mendapatkan dampak program, sementara banyak daerah pelosok terbengkalai.
Tapi kalau dipikir-pikir program dengan anggaran besar ini juga menjadi lahan basah terjadinya praktik korupsi, mungkin kita bisa mulai dari pengadaan dan distribusinya, kalau modelnya seperti proyek tender nasional, bisa muncul praktik mark-up harga, pengadaan fiktif, atau barang kualitas rendah dan risiko makanan basi atau tidak layak juga tinggi, apalagi kalau logistiknya panjang. Kemudian jika penyedia makanan di dominasi oleh pengusaha besar maka UMKM jelas tersingkir. Padahal, UMKM justru lebih dekat dengan sekolah/masyarakat. Kalau tidak transparan, bisa ada “main belakang” dalam penunjukan vendor.
Sedari awal kita dapat membayangkan program ini jadi alat politik anggaran misalnya pihak tertentu yang memanfaatkan proyek ini sebagai alat balas budi politik bahkan potensi dana bocor sangat mungkin terjadi, jika kita belajar dari program-program serupa misalnya kasus Bansos Covid-19 menunjukkan bahwa niat baik bisa ternoda oleh korupsi besar-besaran, bahkan program BOS dulu juga sering dikritik karena ada kebocoran di tingkat sekolah.
Dari sini kita menyadari bahwa program serupa atau yang pernah dilakukan selalu kurang transparan bahkan kurang pemantauan, apalagi pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program serupa sering tidak diisi oleh orang-orang yang berkompeten pada bidangnya sehingga memperkuat kecurigaan masyarakat.
Buat masyarakat umum, isu keracunan massal langsung kelihatan dan gampang memicu kegaduhan. Tapi dibalik itu, ada hal yang jauh lebih sunyi tapi dampaknya besar yaitu sistem pelaporan dan transparansi. Kalau dipikir, ada dua lapisan masalah di program MBG, yaitu yang kasat mata, begitu ada kasus makanan basi/terkontaminasi pasti langsung viral yang efeknya kepercayaan publik runtuh cepat dan media yang pro maupun kontra juga lebih suka mengangkat ini karena dramatis dan menjual.
Sementara itu di lapisan yang tak kasat mata dan luput adalah bagaimana masyarakat tahu anggaran MBG benar-benar dipakai sesuai peruntukan?, Apakah Rp10 ribu per anak per hari benar sampai dalam bentuk makanan yang bergizi, atau justru menghilang separuh di jalan?, Tanpa pelaporan yang transparan, publik hanya melihat hasil akhirnya (makanan), tapi tidak tahu perjalanan uangnya. jika transparansi tidak pernah hadir, mekanisme pemantauan dan partisipasi publik tidak bermakna, maka tidak heran kasus-kasus keracunan hingga kecurigaan terhadap program ini menjadi bom waktu, namun apakah kita bisa berharap dan membayangkan komunikasi yang sehat dari pemerintah kalau pers saja dibungkam ketika bertanya mengenai program ini, kalau kasus keracunan hanya dianggap angka statistik error kecil-kecilan, dan program asal ada urusan kualitas bukan masalah.
