(M. Hermayani Putera)
Bayangkan satu hal sederhana. Seorang ibu menunggu anaknya yang demam tinggi di IGD.
Di kepalanya tidak ada istilah defisit. Tidak ada neraca keuangan. Yang ada hanya satu harapan: negara tidak membiarkan mereka sendirian.
Di tengah berbagai polemik tentang BPJS Kesehatan—defisit, keluhan pelayanan, hingga isu transparansi pengelolaan—mungkin ada satu pertanyaan yang lebih mendasar. Dalam sistem jaminan kesehatan ini, siapa sebenarnya yang kita jaga? Rakyat kecil yang sedang berjuang melawan sakit? Ataukah sekadar stabilitas angka dalam laporan keuangan?
Pergantian Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026–2031, hasil uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, seharusnya menjadi momentum penting. Bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan kesempatan untuk menata ulang kepercayaan publik dan memperkuat kembali amanat konstitusi.
BPJS Kesehatan lahir dari semangat gotong royong: yang sehat membantu yang sakit, yang mampu menopang yang lemah. Inilah jati diri bangsa Indonesia—nilai kebangsaan yang berakar dalam Pancasila.
Dalam perspektif religius yang hidup di tengah masyarakat kita, menjaga kehidupan adalah kemuliaan dan menolong yang lemah adalah ibadah. Amanah adalah tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan—bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT.
Karena itu, transparansi tidak cukup dipahami sebagai tuntutan teknis belaka, melainkan wujud kejujuran dalam mengelola amanah publik. Akuntabilitas pun bukan sekadar urusan administratif, tetapi menyangkut etika dalam menggunakan kewenangan.
Kita tidak sedang menuntut kesempurnaan, karena sistem sebesar ini tentu menghadapi banyak tantangan. Namun integritas adalah hal yang tak bisa ditawar. Keberpihakan kepada rakyat kecil adalah keharusan.
Negara tidak benar-benar diuji saat anggaran surplus. Negara diuji ketika rakyatnya sakit dan membutuhkan perlindungan.
Semoga kepemimpinan baru menjadikan BPJS Kesehatan semakin manusiawi dan transparan, serta sungguh berpihak kepada yang lemah—bukan hanya sehat secara fiskal, tetapi juga sehat secara nurani.
Karena pada akhirnya, yang kita jaga bukan sekadar sistem. Yang kita jaga adalah martabat manusia.
Di situlah keadilan sosial benar-benar diuji.
Pertanyaannya untuk kita semua: ketika rakyat kecil datang berobat dengan penuh harap, sudahkah negara benar-benar hadir dan berdiri di sampingnya?
Pontianak, 20 Februari 2026
