Sejarah kekuasaan bukan hanya sejarah ide dan strategi, tapi juga sejarah tubuh dan hasrat. Di balik dokumen negara, pidato resmi, dan narasi pembangunan, tersimpan jejak-jejak biologis para penguasa: relasi kuasa yang menjalar hingga ke ranjang, godaan tubuh yang tak tertolak, serta nafsu dominasi yang membungkus dirinya dengan dalih kharisma.
Seks dan kekuasaan adalah dua entitas yang saling menghidupi. Bukan hanya secara simbolik, tapi juga secara neurologis dan psikologis. Studi dari University of California, Berkeley, menunjukkan bahwa kekuasaan—mirip dengan seks—mengaktifkan jalur dopaminergik di otak manusia, menciptakan rasa puas dan euforia yang sangat mirip dengan efek narkotik ringan.1 Artinya, kekuasaan bisa membuat seseorang merasa berhak atas apapun, termasuk tubuh orang lain.
Dalam riset-riset psikologi sosial, individu yang merasa berkuasa cenderung menunjukkan penurunan empati, peningkatan perilaku impulsif, dan pengambilan risiko seksual yang lebih tinggi.2 Ini bisa menjelaskan mengapa para pemimpin politik di berbagai era sering terseret dalam skandal seksual—bukan karena semata “gila seks”, tapi karena kekuasaan membuat mereka kehilangan batas.
Nafsu dalam Sejarah Kekuasaan
Tak sulit menemukan contohnya. Julius Caesar dikenal sebagai “every woman’s man and every man’s woman”, sebuah lelucon pahit dari Senat Romawi yang mencerminkan reputasinya sebagai figur yang memikat semua kalangan, baik perempuan maupun laki-laki.3 Cleopatra, penguasa Mesir yang cerdas, memanfaatkan pesonanya untuk menundukkan dua tokoh besar Romawi: Caesar dan Mark Antony—relasi yang tak hanya politis, tapi juga erotis.
Fidel Castro, pemimpin revolusi Kuba yang anti-imperialis, dikenal memiliki kehidupan seksual yang sangat aktif. Salah satu ajudan dekatnya, Marita Lorenz, menyebut bahwa ia tidur dengan wanita berbeda hampir setiap hari selama bertahun-tahun.4 Sebagian melihat ini sebagai bentuk “vitalitas revolusioner”, yang lain menyebutnya sebagai hedonisme yang dibungkus ideologi.
Di Indonesia, Soekarno menempatkan seks sebagai bagian integral dari hidupnya. Ia tidak menyembunyikan poligaminya. Dalam berbagai kesempatan, ia menyebut bahwa perempuan memberinya energi, semangat, bahkan inspirasi kenegaraan. “Perempuan,” kata Soekarno, “adalah kekuatan. Tanpa mereka, saya lemas.”5
Fenomena ini tidak berhenti di era dekolonisasi. Bill Clinton, presiden AS ke-42, hampir kehilangan jabatannya akibat hubungan seksual dengan staf Gedung Putih, Monica Lewinsky. Dominique Strauss-Kahn, mantan direktur IMF dan calon kuat presiden Prancis, tersandung kasus kekerasan seksual yang akhirnya meruntuhkan kariernya. Silvio Berlusconi, mantan Perdana Menteri Italia, menjadikan pesta seks sebagai bagian dari kebijakan privatnya yang nyaris publik.
Hipokrisi Elite dan Moral Palsu
Yang paling mengganggu bukanlah fakta bahwa para elite ini punya kehidupan seksual yang aktif. Seks, selama dilakukan dengan sadar dan sukarela, adalah hal privat. Yang bermasalah adalah bagaimana kekuasaan sering kali digunakan untuk membungkam ketimpangan relasi, memanipulasi persetujuan, dan mengamankan impunitas.
Lebih mengganggu lagi adalah moral palsu yang mereka jual di siang hari. Banyak dari elite politik—baik di dunia maupun di Indonesia—mempromosikan nilai-nilai “keluarga”, “agama”, atau “budaya timur” di depan publik, namun menjalani kehidupan yang bertolak belakang di ruang privat. Mereka bicara tentang akhlak, tapi tak segan mempermainkan tubuh orang lain di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Di Indonesia, tuduhan kekerasan seksual atau relasi yang eksploitatif terhadap perempuan (atau laki-laki muda) di sekitar politisi bukan hal baru. Tapi sedikit sekali yang benar-benar dibawa ke proses hukum. Banyak yang tenggelam begitu saja di tengah kompromi politik, kedekatan dengan media, atau karena korban tidak punya kuasa untuk bersuara. Seringkali, skandal ini ditutup dengan satu kalimat sakti: “Itu urusan pribadi.”
Padahal, ketika kekuasaan digunakan untuk mendapatkan seks secara tidak setara, itu bukan lagi urusan pribadi. Itu adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sama seperti korupsi anggaran atau suap proyek, hanya saja dilakukan lewat tubuh manusia, bukan lewat dokumen negara.
Nafsu yang Mungkin Masih Berlangsung
Apakah semua ini hanya masa lalu? Tidak. Elite politik Indonesia hari ini—yang rajin bicara tentang “akhlak bangsa”, “restorasi moral”, atau “Islam rahmatan lil ‘alamin”—bisa jadi juga hidup dalam kontradiksi. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah layar kamera dimatikan, saat rapat ditutup, atau ketika kunjungan kerja usai. Seks dan kekuasaan selalu mencari tempat persembunyian yang paling gelap, dan birokrasi adalah salah satu tempat terbaik untuk itu.
Yang bisa kita lakukan sebagai publik bukanlah menghakimi kehidupan seksual seseorang, tapi membongkar hubungan antara kekuasaan dan impunitas. Kita berhak bertanya: apakah relasi ini setara? Apakah ada penyalahgunaan jabatan? Apakah korban punya suara?
Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang pemilu lima tahunan atau lembaga yang bekerja. Demokrasi yang sehat juga membutuhkan kesadaran kolektif bahwa tubuh manusia bukan bagian dari fasilitas kekuasaan. Bahwa seks bukan hak istimewa penguasa. Dan bahwa tidak ada revolusi yang benar-benar adil jika tubuh orang lain tetap menjadi alat dominasi yang tak bisa dibicarakan.
Oleh: Immawan Randu Tanah
Footnotes
- Keltner, D. (2016). The Power Paradox: How We Gain and Lose Influence. Penguin Press. ↩
- Galinsky, A. D., Gruenfeld, D. H., & Magee, J. C. (2006). “Power and the Objectification of Social Targets.” Journal of Personality and Social Psychology, 90(3), 385–398. ↩
- Suetonius. (c. 121 CE). The Twelve Caesars. ↩
- Lorenz, M. (1993). Marita: One Woman’s Extraordinary Tale of Love and Espionage from Castro to Kennedy. Thunder’s Mouth Press. ↩
- Cindy Adams. (1965). Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Gunung Agung. ↩
