Belakangan muncul narasi bahwa demonstrasi mahasiswa hari ini hanyalah sebuah “anti klimaks”. Disebut tak terpimpin, tak terkonsolidasi, kehilangan momentum, bahkan mudah dibelokkan tujuannya. Pandangan ini sekilas meyakinkan, tetapi sesungguhnya keliru dalam membaca denyut gerakan sosial pasca-reformasi.
Gerakan mahasiswa hari ini tidak lagi berpusat pada satu figur atau komando tunggal. Ia lahir dari zaman digital dan realitas politik yang makin kompleks. Mobilisasi terjadi secara cair: lintas kampus, lintas daerah, lintas isu. Inilah wajah baru perlawanan rakyat yang dimotori generasi muda: lebih desentralistik, lebih otonom, dan justru lebih sulit dikendalikan oleh kekuasaan maupun kooptasi oligarki. Menyebutnya sebagai “tak terpimpin” hanya karena tanpa tokoh tunggal, sama saja menutup mata pada kemandirian generasi ini.
Presiden yang lahir dari pemilu langsung, DPR yang semakin sibuk mempertebal fasilitas dan tunjangannya, serta aparat yang lebih cepat mengangkat pentungan daripada membuka ruang dialog—semua itulah alasan utama lahirnya kemandirian mahasiswa. Bagaimana mungkin mereka berharap pada saluran formal yang sehat, jika suara rakyat lebih sering dipinggirkan?
Kasus kekerasan dalam demonstrasi—termasuk kematian akibat kendaraan aparat—bukan sekadar “insiden hukum” yang ditutup dengan janji pengusutan. Ia adalah potret nyata ketimpangan relasi negara-warga: pejabat yang hidup ditanggung negara berhadapan dengan rakyat yang bahkan harus mengemis keadilan hukum. Fokus pada korban bukanlah pengalihan isu, tetapi penegasan substansi: luka rakyat adalah cermin retaknya legitimasi kekuasaan.
Gerakan di luar Jawa, dari Kalimantan hingga Papua, memperlihatkan dimensi lain: ketidakadilan geografis yang menahun. Daerah kaya sumber daya, tetapi warganya tetap miskin dan lingkungannya rusak. Di Kalimantan Barat, misalnya, jalan mulus dibangun menuju perkebunan sawit, tapi jalan berlubang masih jadi rute sehari-hari pelajar menuju sekolah. Ketika aksi di Jakarta jadi sorotan, jeritan dari perbatasan kerap diabaikan. Padahal justru dari pinggiranlah akar keresahan rakyat tumbuh subur.
Tentu, gerakan ini punya kelemahan: provokasi, anarkisme, hingga keterbatasan konsolidasi. Tapi sejarah selalu mencatat, perubahan lahir dari proses panjang, bukan ledakan sesaat. Reformasi 1998 pun bukan karya sehari, melainkan akumulasi perjuangan puluhan tahun. Yang penting bukan apakah gerakan ini “langsung berhasil”, melainkan apakah ia menyalakan api kesadaran, merajut solidaritas lebih luas, dan memperluas ruang demokrasi.
Karena itu, menyebut gerakan mahasiswa sebagai “anti klimaks” adalah kesalahan membaca zaman. Yang justru harus dipertanyakan: mengapa elite terus tuli? Mengapa DPR sibuk memperkaya diri, aparat mengandalkan tangan besi, dan pemerintah menutup mata terhadap jurang sosial yang makin menganga?
Sejarah akan mencatat: bukan mahasiswa yang kehilangan momentum, melainkan para penguasa yang kehilangan arah kompasnya. Jika suara anak muda hari ini dianggap riuh tak berarti, maka kelak ia akan menggema sebagai genderang perubahan yang tak bisa dibungkam.
oleh: M. Hermayani Putera
