(Oleh : Mei Purwowidodo)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya lahir dari sebuah niat besar negara: membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Dalam jangka panjang, program ini bukan sekadar soal makanan gratis, melainkan investasi peradaban untuk mencerdaskan bangsa.
Bangsa yang kuat tidak hanya dibangun dari infrastruktur megah, tetapi juga dari generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing. Karena itu, MBG sesungguhnya menyentuh inti pembangunan manusia Indonesia.
Namun dalam realitasnya, setiap program besar pemerintah hampir pasti akan memasuki ruang tarik-menarik kepentingan. Ada kepentingan ekonomi, kepentingan politik, bahkan persaingan usaha yang ikut bermain di dalamnya.
Itu sesuatu yang sulit dihindari.
Program MBG memiliki daya tarik ekonomi yang sangat besar. Di balik satu dapur MBG, sebenarnya tercipta sebuah ekosistem usaha baru. Ada petani sayur, pedagang bumbu dapur, pemasok buah-buahan, nelayan, peternak ayam, pelaku UMKM, jasa distribusi, hingga tenaga kerja lokal yang ikut bergerak.
Jika dikelola dengan baik, MBG dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis daerah. Perputaran uangnya akan hidup di bawah, bukan hanya beredar di kelompok besar tertentu. Efek bergandanya sangat luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penguatan ekonomi lokal.
Karena itu, wajar bila program ini kemudian menjadi rebutan banyak kepentingan. Ada yang melihatnya sebagai peluang pengabdian, ada pula yang melihatnya semata sebagai peluang bisnis dan keuntungan.
Di sisi lain, kita juga harus objektif melihat bahwa MBG masih merupakan program yang relatif baru. Dalam tahap awal pelaksanaan, tentu terdapat berbagai kendala sistem, distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga kesiapan sumber daya manusia di lapangan.
Akibatnya, muncul beberapa kasus keracunan makanan di sejumlah daerah. Peristiwa seperti ini tentu tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan anak-anak. Evaluasi dan pengawasan ketat wajib dilakukan.
Namun persoalannya menjadi berbeda ketika kejadian-kejadian tersebut kemudian ditarik terlalu jauh ke arena politik dan persaingan usaha. Berita keracunan akhirnya tidak lagi murni menjadi bahan evaluasi perbaikan, tetapi berubah menjadi alat saling menyerang.
Padahal semestinya kritik terhadap program publik harus diarahkan untuk penyempurnaan, bukan sekadar mencari panggung politik atau menjatuhkan pihak tertentu. Program sebesar MBG tidak boleh dikorbankan hanya karena pertarungan kepentingan sesaat.
Kita perlu membangun budaya objektivitas dalam melihat persoalan bangsa. Jika ada kekurangan, maka diperbaiki sistemnya.
Jika ada kebocoran, maka diperketat pengawasannya. Jika ada kualitas menu yang buruk, maka standar mutunya diperbaiki. Bukan justru saling menyalahkan tanpa menawarkan solusi.
Sebab pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang paling keras berteriak, melainkan siapa yang benar-benar peduli terhadap masa depan anak-anak Indonesia.
MBG memang belum sempurna. Tetapi hampir semua program besar di dunia juga lahir melalui proses panjang, penuh evaluasi dan penyempurnaan. Kesabaran sosial dan kemauan bersama untuk memperbaiki jauh lebih penting daripada memperbesar kegaduhan.
Jika bangsa ini mampu menjaga niat baik program tersebut, memperkuat pengawasan, serta menutup ruang permainan politik dan kepentingan sempit, maka MBG berpotensi menjadi tonggak penting pembangunan manusia Indonesia di masa depan.
Karena pada hakikatnya, investasi terbesar sebuah bangsa bukan hanya pada gedung dan jalan raya, melainkan pada kualitas generasi penerusnya
