Banjir dan Ancaman Inflasi di Kabupaten Sintang
Beberapa kali banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat menyisakan persoalan ekonomi yang mendesak diatasi. Sejumlah ancaman masalah perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya daya beli, dan terhentinya banyak aktivitas publik. Namun ada hal yang juga mengkhawatirkan, yakni; inflasi.
Oleh: Joko Susilo *)
DI tengah kondisi ekonomi sulit saat pandemi covid 19 masyarakat dihadapkan dengan bencana alam banjir yang semakin mempersulit kondisi prekonomian masyarakat tersebut, terutama masyarakat yang terdampak banjir secara langsung. Masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari hasil pertanian, perkebunan karet, dan kelapa sawit terpaksa tidak dapat menjalankan rutinitasnya, selain itu banjir membuat akses di beberapa kecamatan terputus.
Berdasarkan data BPBD hingga Sabtu (9/10/2021) rincian kecamatan terdampak banjir yakni; Sintang, Serawai, Dedai, Kayan Hilir, Ambalau, Tempunak, Kayan Hulu, Sepauk, Binjai dan Ketungau Hilir.
Apabila hal ini tidak direspon dengan serius oleh pemerintah daerah, maka tidak menutup kemungkinan semakin memperbesar inflasi yang terjadi. Merujuk data yang dipublis BPS Kabupaten Sintang mengenai inflasi yang terjadi di September 2021 terjadi inflasi sebesar 0,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,59.
Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada enam kelompok pengeluaran, pada kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks berturut-turut dari yang tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau masing-masing sebesar 0,73 persen, kelompok transportasi sebesar 0,52 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,28 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,16 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08 persen.
Hal ini akan semakin diperburuk pasca bencana banjir yang terjadi. Kami mengharapkan pemerintah daerah harus sudah merancang program kerja rehabilitasi bagi masyarakat di kecamatan yang terdampak banjir, baik pemenuhan bahan pokok makanan, kesehatan, serta normalisasi kebutuhan bibit untuk para petani yang lahannya terdampak banjir.
Jika Pemerintah mengabaikan hal ini, khawatir berdampak vatal pada proses pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok. (*/ Penulis adalah Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sintang)